Saadiah Uluputty (tengah) saat melakukan kunjungan Reses di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kamis (28/10).

Ambon, Petrominer – Gembar-gembor Pemerintah terkait Rasio Elektrifikasi tahun 2020 ini sudah mendekati 100 persen mulai dipertanyakan. Pasalnya, masih banyak desa di Provinsi Maluku yang belum terlistriki. Tentunya, ini menyisakan masalah bagi Pemerintah.

“Pertumbuhan listrik nasional disebut meningkat. Tapi akses listrik pedesaan di Maluku banyak yang belum terpenuhi. Pemerintah menggembar-gemborkan Rasio Elektrifikasi pada Semester I tahun 2019 mencapai 98,81 persen dan mendekati 100 persen pada tahun 2020, namun faktanya banyak desa di Maluku yang belum terlistriki,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, Jum’at (30/10).

Masalah ketersediaan dan akses masyarakat pedesaan terhadap jaringan listrik di Provinsi Maluku itu ditemui Saadiah saat melakukan kunjungan Reses di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (28/10). Contohnya di kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, ada empat desa yang masyarakatnya belum menikmati listrik PLN.

“Empat desa di Kecamatan Tayamdo Tam Kota Tual belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut gelap gulita di malam hari,” ujar anggota Fraksi PKS dari Dapil Provinsi Maluku ini.

Keterbatasan akses listrik pedesaan juga terjadi di kecamatan lainnya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ini menjadi masalah tersendiri. Padahal, masyarakat pedesaan sangat membutuhkan listrik.

“Ketergantungan pada energi listrik sangat besar. Selain sebagai penerangan juga fasilitas utama penunjang kehidupan masyarakat,” tegas Saadiah.

Dia menjelaskan, memang ada rencana pengembangan listrik desa melalui PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Listrik Desa UP3 Tual. Terdapat 15 lokasi listrik desa yang telah selesai dibangun, empat lokasi dalam progress pembangunan dan tiga lokasi yang menjalin KSO dengan Pemerintah Kabupaten Aru. Namun sayangnya, Pemerintah Pusat malah melarang pengadaan PLTD.

Power house dan jaringan listrik seperti pada 15 lokasi di atas sudah dibangun sejak tahun 2018. Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kewajibannya yaitu hibah lahan untuk lokasi pembangunan power house dan jaringan. Namun mesin PLTD belum diwujudkan Pemerintah Pusat. Ada larangan dari pemerintah untuk pengadaan pembangkit diesel untuk listrik desa. Akibatnya, akses listrik desa tidak dapat dinikmati oleh masyarakat,” ungkap Saadiah.

Dia pun meminta harus ada perhatian yang spesifik dari pemerintah. Ini untuk memastikan akses listrik desa di Tual, Maluku Tenggara maupun Kabupaten Kepulauan Aru dapat dipenuhi secara baik.

“Jika pengadaan pembangkit listrik diesel dilarang oleh pemerintah, lalu alternatifnya dengan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), harusnya terdapat perencanaan dan alokasi yang jelas untuk kepastian pemenuhan listrik desa tersebut,” kritik Saadiah.

Menurutnya, pelarangan terhadap penyediaan PLTD belum diikuti dengan komitmen pemerintah untuk membuka akses EBT bagi desa-desa tersebut. Apalagi ketersediaan sumber EBT di desa-desa yang nihil listrik untuk Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru sangat terbatas.

“Bahkan banyak desa yang tidak memiliki sumber daya EBT. Harus ada komitmen dan solusi yang tepat. Kalau tidak, sepanjang negara ini ada, desa-desa tersebut tetap gelap tanpa listrik,” ujar Saadiah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here