(Dok. CPI Indonesia)
Antalya, Petrominer – Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia mengusulkan pembentukan Dana Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Fund/JETF) untuk memperluas akses listrik bersih yang terjangkau, mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas, dan memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
Usulan tersebut disampaikan melalui analisis terbaru CPI dalam diskusi panel di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF) pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Diskusi tersebut melibatkan perwakilan pemerintah, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan pembiayaan iklim.
CPI mencatat, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 30,3 miliar per tahun untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060. Namun, rata-rata investasi pembangkit listrik bersih selama 2019-2023 baru mencapai US$ 1,2 miliar per tahun.
Kesenjangan pendanaan terutama dirasakan proyek energi terbarukan berskala kecil di wilayah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Selama ini, proyek-proyek tersebut masih bergantung pada anggaran pemerintah dan hibah.
Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan transisi energi berkeadilan tidak cukup hanya memperluas akses listrik bersih, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Transisi energi berkeadilan bukan hanya tentang memperluas akses terhadap listrik bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui JETF yang kami usulkan, kami ingin menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Tiza.
JETF dirancang melalui tiga skema pendanaan. Pertama, Viability Gap Fund untuk mengurangi beban investasi awal proyek energi terbarukan agar tarif listrik tetap terjangkau. Kedua, pendanaan peningkatan dan alih keterampilan (upskilling and reskilling) guna memperkuat kemampuan tenaga kerja lokal dalam mengoperasikan dan memelihara sistem energi terbarukan.
Dan ketiga, pendanaan pemanfaatan energi produktif (Productive Use of Energy) untuk mendukung UMKM, koperasi, dan badan usaha desa menggunakan energi terbarukan dalam kegiatan ekonomi, terutama sektor pertanian dan perikanan.
Dalam analisis tersebut, CPI merekomendasikan penerapan pendanaan melalui tiga fase, yaitu inisiasi, implementasi, dan pengembangan atau replikasi. Tahapan ini ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan, mengurangi risiko investasi, serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta secara bertahap.
CPI juga mengidentifikasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai calon pengelola JETF yang potensial, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan dan pengalamannya mengelola pendanaan lingkungan hidup.
Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Endah Tri Kurniawaty, menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjembatani kesenjangan investasi dan memastikan pendanaan lingkungan hidup memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.
“Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan skema pendanaan yang mampu menjembatani kesenjangan investasi, mengelola risiko, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
CPI juga merekomendasikan pemanfaatan dana publik dan filantropi sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta. Langkah ini perlu didukung penyusunan daftar proyek potensial (project pipeline) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal.
Program Officer Ford Foundation, Maryati Abdullah, mengatakan pendanaan filantropi dapat menjadi katalis bagi inisiatif energi berbasis komunitas yang belum mampu menarik investasi komersial.
“Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat lokal memiliki suara dalam proses transisi sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara adil dan merata,” kata Maryati.
Diskusi di COP31 tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan dan menjajaki kemitraan guna mendorong pembentukan JETF di Indonesia. Skema pendanaan ini juga dinilai berpotensi direplikasi di negara-negara lain di Asia Tenggara.
Tinggalkan Balasan