Antalya, Petrominer – PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan global untuk mempercepat pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendanaan, pengembangan teknologi, serta kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan.
Komitmen tersebut dibahas dalam diskusi di Paviliun Indonesia pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Diskusi bertajuk “Indonesia’s Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway” itu menyoroti pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan program PLTS 100 GW.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa program PLTS 100 GW merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Transisi energi tersebut juga diperkirakan membuka sekitar 4 juta lapangan kerja hingga 2030.
Menurut Eddy, program ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal sebesar 35 gigawatt peak (GWp) ditargetkan rampung pada 2029. Program tersebut sejalan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, sebanyak 52,9 GW berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
“Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan PLN mendukung agenda tersebut melalui pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, dan perluasan kemitraan internasional.
PLN menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam RUPTL 2025-2034, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru.
Hingga 2025, PLN telah menambah kapasitas pembangkit EBT sekitar 2,1 GW. Pada 2026, perusahaan juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas 10,23 GW.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, PLN memperoleh komitmen pendanaan sebesar US$ 2,94 miliar dari enam mitra internasional, yaitu World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dukungan ini diarahkan untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan memperkuat kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional.
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target PLTS 100 GW memberikan sinyal positif bagi investor. Namun, realisasi proyek membutuhkan kepastian pembelian listrik (offtake), penyederhanaan perizinan, dan kesiapan jaringan transmisi.
“Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting,” jelas Fritzie.
PLN berharap penguatan kemitraan global dapat mempercepat realisasi PLTS 100 GW sekaligus memperkuat rantai pasok industri energi bersih. Program ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan membangun fondasi industrialisasi hijau yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan