PLTU Cirebon

Jakarta, Petrominer — Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jawa Barat telah mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 2. Ini bisa diartikan sebagai pengakuan atas kesalahannya menerbitkan izin lingkungan pembangkit dengan kapasitas 1 x 1.000 mega watt (MW) tersebut.

Kepala BPMPT Jawa Barat sebagai Tergugat dalam perkara tersebut telah mencabut permohonan banding terhadap putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG pada tanggal 1 Agustus 2017. Pencabutan permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh PTUN Bandung kepada kuasa hukum penggugat, yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim.

“Langkah pencabutan permohonan banding tersebut menunjukkan bahwa pihak Tergugat mengakui kesalahannya yang fatal, yakni penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031,” ujar ujar Lasma Natalia, kuasa hukum para penggugat dari LBH Bandung, dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Senin (14/8).

Menurut Lasma, dengan dicabutnya permohonan banding oleh Tergugat, seharusnya kembali lagi ke putusan PTUN, yaitu SK Izin Lingkungan PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) cacat yuridis dan harus dicabut. “Sekarang kami sedang menunggu penetapan dari PTTUN Jakarta, dan Jum’at lalu (11/8) kami sudah ajukan surat ke PTTUN untuk mengklarifikasi status proses hukum banding,” jelasnya.

Jika putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tertanggal 19 April 2017 menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka BPMPT Jawa Barat selaku Tergugat harus melaksanakan perintah dalam amar putusan dari putusan PTUN Bandung tersebut, di antaranya adalah mencabut Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW.

“Sebagai konsekuensi hukum pencabutan Izin Lingkungan, Izin Usaha PT CEP juga harus dicabut dan kegiatan harus dihentikan,” tegas Lasma.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Advokasi WALHI Jawa Barat, Wahyu Widianto, menyampaikan harapannya agar Tergugat segera mematuhi putusan tersebut. Putusan itu menunjukkan penegakan hukum terhadap salah satu contoh buruk pelaksanaan proyek 35.000 MW, di mana banyak perundang-undangan yang diterobos.

“Dengan BHT-nya putusan ini, maka kita bisa lihat bahwa suatu proyek yang dipaksakan ketika bertentangan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan jelas-jelas melanggar hukum memiliki resiko hukum yang tinggi,” ujar Wahyu.

Di luar masalah yuridis ini, menurutnya, juga ada masalah sosial yaitu hilangnya lapangan pekerjaan para nelayan, dan dampak kesehatan yang tidak diperhitungkan dengan baik.

Hal senada juga disampaikan oleh para penggugat dan perwakilan warga terdampak pembangunan PLTU Cirebon 2. Seperti disampaikan Ricky Rasi Sonia, salah satu warga Desa Kanci Kulon.

Ricky juga menegaskan bahwa para penggugat yakin perjuangan melalui jalur hukum ini diperlukan sekalipun menemui berbagai tantangan. “Sekalipun ada upaya dari perusahaan untuk menghentikan gugatan ini, para penggugat tetap ingin Pemerintahan Presiden Joko Widodo menghentikan pembangunan PLTU 2 tersebut. Kita bisa lihat dampak dari PLTU 1 yang sudah cukup buruk bagi nelayan sekitar,” tegasnya.

Revisi Izin

Di sisi lain, para penggugat juga mengingatkan implikasi putusan ini terhadap proses revisi Izin Lingkungan yang secara paralel diajukan oleh PT CEP kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat pada 2 Juni 2017.

“DLH harus menolak perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW. Hal ini sudah kami sampaikan secara tertulis kepada DLH Jabar dalam saran, pendapat, dan tanggapan terhadap permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut pada tanggal 12 Juni 2017,” ujar Dwi Sawung, Manajer Energi dan Perkotaan WALHI Eksekutif Nasional.

Menurut pengamat hukum lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Lawa, Margaretha Quina, revisi Izin Lingkungan justru akan meningkatkan resiko hukum bagi perusahaan. Alasannya, dalam PP Izin Lingkungan, dijelaskan bahwa revisi izin lingkungan hanya bisa dilakukan jika keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar perubahan masih berlaku.

“Jika Izin Lingkungan telah dicabut, maka pembuatan Izin Lingkungan harus dimulai dari awal, bukan dengan revisi,” ujar Margaretha.

Selain itu, dia juga mengingat bahwa pertimbangan hakim adalah bertentangannya Izin Lingkungan dengan RTRW Kabupaten, “Selama RTRW Kabupaten masih sama, jika ada izin baru bisa saja diperkarakan kembali,” lanjutnya.

Pada akhirnya, sembari menunggu status BHT dari PTTUN Jakarta, proyek PLTU Cirebon 2 harus dihentikan karena Izin Lingkungan telah melanggar RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 sebagaimana diputus oleh PTUN Bandung. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah, perusahaan maupun investor untuk tertib hukum dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan dan/atau usaha, termasuk dalam proyek percepatan infrastruktur ketenagalistrikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here