Jakarta, Petrominer – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melaksanakan Operasi Patuh Penyalur (OPP) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai Bulan Oktober 2017 ini. BBM yang disasar adalah jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan langsung.

Sesuai dengan kewenangannya, yakni mengenai pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan distribusi dan penyediaan BBM, BPH Migas akan menggelar kegiatan OPP secara menyeluruh di Indonesia mulai awal tahun 2018 mendatang.

“Hari ini kami telah berkoordinasi dengan beberapa instansi dan lembaga, yakni dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Migas, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait dengan pengamanan kegiatan operasi,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Muhammad Ibnu Fajar, dalam jumpa pers, Kamis (5/10).

Kegiatan OPP tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dari seluruh Indonesia mengenai lembaga penyalur yang merugikan masyarakat dalam hal volume dispenser. Selain itu, masalah legalitas juga menjadi dasar pelaksanaan OPP tersebut.

“Sebagai contoh beberapa minggu yang lalu, ada SPBU yang izinnya sedang diurus, tetapi (pada kenyataanya) SPBU sudah jadi,” tutur Ibnu.

Bulan Oktober ini, kegiatan OPP akan digelar di lima lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta sebagian Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan OPP untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang terkait dengan program BBM Satu Harga. Ini akan mulai dilakukan pada bulan November hingga Desember 2017. Selanjutnya, secara nasional OPP di seluruh wilayah Indonesia akan dilanjutkan pada tahun 2018.

“Tahap awal kegiatan pengawasan ini hanya dilakukan di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat sampai dengan akhir tahun, secara random kita lakukan uji petik ke beberapa lokasi. Kemudian nanti secara nasional kita lakukan di 2018, karena memang terkait dengan anggaran di 2018. Termasuk di wilayah-wilayah 3T yang masuk dalam program BBM Satu Harga. Ini masuk dalam wilayah pengawasan BPH Migas,” paparnya..

Pengawasan secara nasional tersebut juga akan dilaksanakan dengan cara uji petik berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat yang disampaikan ke BPH Migas akan diprioritaskan. Untuk itu, di website BPH Migas disediakan kolom pengaduan tersebut.

OPP akan dilakukan kepada Badan Usaha yang berizin, termasuk penyalur. Untuk itu, BPH Migas bekerja sama dengan Ditjen Migas yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin, Direktorat Metrologi yang memiliki kewenangan untuk peneraan.

“Selain itu, kita juga bekerja sama dengan Badan Usaha, yakni Pertamina dan AKR, karena memang badan usaha ini memiliki penyalur yang akan menjadi objek dari OPP,” jelas Ibnu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here