Pemasangan panel surya di atap bangunan.

Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik keluarnya Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Pasalnya, salah satu pasal dalam kebijakan tersebut, menginstruksikan pemasangan rooftop solar untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.

“Instruksi ini sejalan dengan rekomendasi IESR dalam laporan Powering the Cities: Technical Potential of Rooftop Solar for Public and Commercial Buildings in Two Metropolitan Cities in Indonesia yang diluncurkan akhir 30 Juli 209 lalu,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumewa, Sabtu (3/8).

Menurut data IESR, jelas Fabby, DKI Jakarta punya potensi listrik surya yang cukup besar. Estimasi potensi teknis yang IESR lakukan untuk 19 gedung Pemprov DKI Jakarta, 17 rumah sakit pusat dan daerah, serta 2 universitas, menunjukkan total potensi rooftop solar hingga 9,5 Megawatt-peak (MWp).

“Jumlah ini tidak memasukkan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Jakfire) yang baru saja memasang 300 kWp di atapnya. Potensi ini juga akan lebih besar bila mencakup semua fasilitas pelayanan publik dan pemerintah di lingkup Pemprov DKI Jakarta, termasuk mall-mall besar di Jakarta,” paparnya.

Salah satu poin dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang ditebitkan 1 Agustus 2019 itu adalah pemasangan rooftop solar di seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Upaya peralihan ke energi terbarukan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Rencananya, pemasangan rooftop solar tersebut dimulai tahun ini sampai tahun 2022 mendatang.

Salah satu strategi pencapaian target energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah pemberlakuan kewajiban penggunaan listrik surya atap sebesar minimal 30 persen luasan atap bangunan milik pemerintah. Untuk mengetahui secara lebih jelas potensi energinya, IESR melakukan perhitungan potensi teknis listrik surya atap untuk bangunan milik pemerintah (kantor, rumah sakit, universitas, dan sekolah) serta bangunan komersial (mall dan pusat perbelanjaan) di dua kota besar di Indonesia, salah satunya Jakarta.

Potensi teknis rooftop solar di Jakarta mencapai 22 MWp, yaitu potensi gabungan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta, gedung kementerian, rumah sakit, dan 5 mall besar. Mall merupakan bangunan dengan atap yang luas, sehingga potensinya tinggi. Lima mall besar di Jakarta memiliki potensi rooftop solar hingga 6,7 MWp.

“Sebagai contoh Mall Kelapa Gading saja memiliki potensi 2,3 MWp,” jelas Fabby.

Di Jakarta, mall dan pusat perbelanjaan merupakan kompleks bangunan dengan potensi tertinggi dibandingkan bangunan lain yang dihitung potensinya. Gedung perkantoran pemerintah pusat (kementerian), pemerintah provinsi, dan pemerintah kota memiliki potensi yang lebih rendah karena kebanyakan berupa high-rise buildings (bangunan tinggi dengan luasan atap terbatas). Kompleks universitas negeri di Jakarta juga memiliki potensi tinggi, yaitu Universitas Negeri Jakarta (1,7 MWp) dan Universitas Indonesia Salemba (1,4 MWp).

Listrik surya atap menjadi relevan dengan kebutuhan listrik di kantor pemerintahan dan universitas mengingat kegiatan utamanya dilakukan pada siang hari. Selain itu, langkah yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta melalui instruksi ini merupakan langkah baik yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah lain untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan di wilayah kewenangan masing-masing dan sebisa mungkin menjadi bagian Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

“Selain memasang rooftop solar, Pemerintah DKI juga diingatkan untuk memastikan adanya perawatan dan pengoperasian (O&M) PLTS atap yang dipasang. Caranya adalah dengan membentuk Unit Teknis untuk melakukan O&M atau menugaskan BUMD yang memiliki kapasitas teknis, misalnya Jakpro. Dengan melakukan O&M yang tepat, manfaat rooftop solar dapat dimaksimalkan, dan uang pajak rakyat pun tidak disia-siakan,” kata Fabby.

Insentif

Selain melakukan estimasi potensi teknis, IESR juga melakukan studi pasar untuk PLTS atap bagi rumah tangga di Jabodetabek. Hasil studi pasar ini menunjukkan adanya potensi rumah tangga yang tertarik untuk memasang PLTS atap dengan sedikit atau tanpa perhitungan finansial yang ketat, yang dikategorikan sebagai early adopters. Ada juga kelompok rumah tangga yang akan memasang PLTS atap dengan pertimbangan untung-rugi dan beban investasi awal, yang masuk dalam kategori early followers.

Persentase rumah tangga yang menjadi early adopters dan early followers sebesar 13 persen untuk Jabodetabek. Atau setara dengan potensi rooftop solar sebesar 1,2 – 1,9 GWp. Angka ini tidak kecil dibandingkan target RUEN sebesar 6,5 GW pada tahun 2025.

Dengan biaya Rp 13 – 18 juta/kWp, investasi modal awal untuk PLTS atap masih menjadi pertimbangan penting bagi sebagian besar masyarakat. Namun, kelompok early followers akan lebih cepat memutuskan memasang PLTS atap apabila memiliki informasi tentang teknologi dan pengadaan listrik surya atap yang lengkap.

Untuk meningkatkan daya tarik masyarakat memasang PLTS atap, IESR merekomendasikan subsidi harga panel/modul surya oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode waktu tertentu bagi rumah yang memasang PLTS atap. Berbagai insentif ini dapat meningkatkan kelayakan finansial dan pengembalian investasi bagi pemilik rumah/bangunan.

“Adanya insentif dapat meningkatkan minat masyarakat dan bentuk apresiasi bagi pengguna listrik surya atap, yang juga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara melalui pemanfaatan energi terbarukan. Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta kiranya dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal atau finansial untuk masyarakat yang ingin menggunakan rooftop solar,” kata Fabby.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here