Karawang, Petrominer – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) mendata desa, dusun, serta rumah tangga yang belum menikmati akses listrik memadai. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemerataan listrik nasional dengan target seluruh desa teraliri listrik pada 2029–2030.
Bahlil menyampaikan hal itu saat meninjau Program Listrik Desa (Lisdes) dan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10) lalu. Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau pembangunan jaringan dan gardu distribusi, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.
Di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, pemerintah membangun gardu distribusi berkapasitas 50 kVA dan jaringan listrik baru untuk mengatasi tegangan rendah yang selama ini menghambat penyaluran listrik. Kondisi tersebut membuat aliran listrik belum maksimal, bahkan sejumlah keluarga masih menyambung listrik dari rumah tetangga karena belum memiliki sambungan sendiri.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” ujar Bahlil.
Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga di Dusun Prau Bosok.
Program Lisdes dilengkapi BPBL untuk membantu rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Bantuan tersebut mencakup instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp 100.000.
Menurut Bahlil, kedua program tersebut saling melengkapi. Lisdes membangun dan memperkuat jaringan listrik, sedangkan BPBL membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan sendiri tanpa bergantung pada tetangga.
Menurutnya, masih ada sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik secara nasional, selain jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Karena itu, pemerintah daerah dan PLN diminta mengidentifikasi wilayah serta rumah tangga yang membutuhkan penanganan agar pemerataan akses listrik dapat dipercepat.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.
Di Kabupaten Karawang, BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Untuk 2026, program ini menargetkan 683 rumah tangga, dengan 299 rumah tangga telah menyala, 360 telah terpasang dan menunggu penyalaan, serta 24 lainnya masih dalam tahap pemasangan instalasi. Khusus Kecamatan Cilamaya Wetan, target BPBL tahun ini mencapai 52 rumah tangga.
Sementara itu, di Jawa Barat, Program Lisdes 2025 telah menjangkau 210 lokasi dan melayani 10.893 pelanggan. BPBL pada tahun yang sama diberikan kepada 15.831 rumah tangga, sedangkan target 2026 ditetapkan sebanyak 25.000 rumah tangga.
Pemerintah berharap perluasan akses dan peningkatan keandalan listrik dapat mendukung kegiatan belajar, membuka peluang usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tinggalkan Balasan