Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa hilirisasi akan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.
“Tidak ada cara lain yang harus kita lakukan untuk meningkatkan GDP dan pendapatan per kapita kita, selain dengan cara-cara terobosan baru. Hilirisasi adalah salah satu instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan,” ujar Bahlil saat membuka acara Mineral dan Batubara (Minerba) Expo, Senin (25/11).
Pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, Pemerintah memproyeksikan total investasi mencapai US$ 618 miliar yang akan dialokasikan untuk 28 komoditas hilirisasi. Sekitar 91 persen dari besaran investasi tersebut terkonsentrasi di sektor ESDM, terutama untuk komoditas minerba serta minyak dan gas bumi (migas).
“Hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, terbanyak atau 91 persen dari 28 komoditas itu, total investasi sampai dengan 2035-2040 kita butuhkan US$ 618 Miliar. Dari angka tersebut, sekitar 91 persen ada di Kementerian ESDM. Minerba yang paling banyak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran komoditas agar harga komoditas tetap stabil di pasar global.
Dia juga menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba tidak hanya berdampak positif pada perekonomian nasional, tetapi juga pada perekonomian daerah. Apalagi, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor ini sangat besar, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengajak para pengusaha di sektor minerba untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terkait perbaikan tata kelola industri pertambangan. Dia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, sekaligus menumbuhkan industri pertambangan yang lebih berkelanjutan.
