Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana.

Jakarta, Petrominer – Kebijakan Pemerintah terkait harga gas bumi untuk kelistrikan sebesar US$ 6 per mmbtu mampu mengurangi anggaran belanja untuk subsidi listrik di tahun 2020. Sampai akhir tahun lalu, subsidi listrik mencapai Rp 51,84 triliun, turun dibandingkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 54,79 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan bahwa penghematan subsidi tersebut terjadi karena adanya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. BPP, yang awalnya ditetapkan Rp 359,03 triliun, turun menjadi Rp 317,12 triliun.

“Sebagian besar penghematan diperoleh dari turunnya biaya bahan bakar karena penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan ketetapan harga gas bumi untuk kelistrikan,” ungkap Rida, Rabu (13/1).

Harga ICP pada asumsi APBN tahun 2020 sebsar US$ 63 per barel. Belakangan, ICP turun menjadi US$ 35 per barel. Sementara harga gas bumi, yang sebelumnya ditetapkan secara business to bussiness antara PLN dengan produser gas atau diasumsikan US$ 8,39 per mmbtu, namun kemudian ditetapkan batas atasnya menjadi US$ 6,30 per mmbtu.

“Akibat penurunan ICP dan juga capping harga gas bumi, secara overall maka BPP-nya juga turun hampir mencapai Rp 42 triliun atau 11,7 persen. Yang menarik untuk dicermati adalah biaya bahan bakar sebesar Rp 146,67 triliun turun Rp 37,51 triliun menjadi Rp 109,16 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rida menjelaskan bahwa kontribusi penurunan harga gas bumi untuk kelistrikan mencapai Rp 14 triliun atau 37 persen dari penghematan biaya bahan bakar BPP tenaga listrik. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah juga berpengaruh besar terhadap penghematan anggaran belanja negara.

“Itu besar sekali, akibatnya subsidi juga bisa kita tekan. Ini salah satu langkah, bagaimana suatu kebijakan mampu untuk menghemat belanja negara. Dalam hal ini menurunkan subsidi listrik dengan cara melakukan efisiensi di BPP tenaga listrik yang dikelola PLN,” tegasnya.

Selain faktor biaya bahan bakar, penurunan BPP juga disebabkan penghematan di postur belanja untuk pegawai, pemeliharaan, serta administrasi, penyusutan, dan bunga. Anggaran untuk pemeliharaan, yang semula ditetapkan Rp 20,90 triliun turun menjadi Rp 18,36 triliun. Belanja pegawai turun menjadi Rp 18,94 triliun dari awalnya Rp 20,34 triliun. Untuk administrasi, penyusutan, dan bunga juga mengalami penghematan menjadi Rp 60,25 triliun dari sebelumnya ditetapkan Rp 62,73 triliun. Faktor lainnya adalah biaya untuk pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP) oleh PLN dan sewa pembangkit. Biaya ini naik dari Rp 108,40 triliun menjadi Rp 110,42 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here