Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta untuk menunda rencananya yang ingin menjadikan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero). Pasalnya, para pemegang saham publik PGN harus mengetahui rencana tersebut dengan jelas.

Pemerintah juga diminta untuk menyampaikan rencana pembentukan holding energi tersebut kepada publik. Dengan begitu, tidak ada yang dirugikan.

Hal itu disampaikan Profesor dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Tri Widodo, ketika ditanya mengenai rencana akusisi PGN oleh Pertamina.

“Saya setuju sekali BUMN Migas di Indonesia harus kuat untuk selesaikan carut marut energi di Indonesia. Tapi kalau bicara holding energy, mengapa caranya Pertamina akuisisi PGN? Ini agak rancu dan aneh,” kata Peneliti di bidang energi ini akhir pekan lalu,

Apalagi, tegasnya, jika bicara soal Holding Energi, Dewan Energi Nasional (DEN) sangat concern. Karena, pembentukan holding itu tujuannya baik.

“Namun ketika bicara PGN dan Pertamina saja, inilah yang jadi masalah. Akuisisi ini saya tidak setuju karena hanya melalui selembar kertas RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah). Pertamina tak bisa disalahkan, PGN juga. Tapi Kementerian BUMN yang harus menjelaskan secara rinci,” tegas Tri.

Tri mengatakan, pembentukan holding melalui Inbreng saham PGN ke Pertamina akan memunculkan tata kelola kurang baik dari sisi praktik pasar modalnya. Artinya, pemerintah bisa semena-mena kepada perusahaan BUMN yang sudah berstatus terbuka.

“Kalau kita baca di media 56 persen saham PGN dikuasai pemerintah dan sisanya dikuasai pemegang saham publik. Dengan hanya RPP, disitu pengalihan saham PGN secara otomatis jadi anak usaha Pertamina. Ini tidak sehat,” katanya.

Mekanisme yang betul, jelasTri, adalah pemegang saham minoritas dan publik harus diutamakan dan dilindungi. PGN sudah lama didukung pemegang saham publik. Menurutnya, hal yang baik dilakukan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas adalah dengan PGN menyelenggarakan RUPS. RUPS ini agendanya apakah setuju atau tidak ada perpindahan kepemilikan.

“Karena berdasarkan UU tentang pasar modal. Apapun informasi fakta material harus diketahui publik. Jangan sampai ada gugatan ke depannya,” katanya.

Jika memang setuju tidak ada masalah. Dan jika ada yang tidak setuju, maka pemerintah haruslah melakukan buyback dulu saham PGN. Ini biayanya besar, bisa mencapai Rp 28 triliun menurut perhitungannya.

Intinya, pemerintah melalui Kementerian BUMN harus menunda dan bahkan membatalkan rencana yang tidak jelas ini. Kalaupun ingin membentuk holding energi, menurut Tri, haruslah menghargai segala masukan stakeholders termasuk DEN.

“Ungkap secara rinci kepada publik, jangan melalui RPP yang tiba-tiba,” tutup Tri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here