Fasilitas Meter Regulator Station Gas PGN di Gresik

Jakarta, Petrominer – Rencana Pemerintah merealisasikan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang minyak dan gas bumi (migas) awal tahun depan diperkirakan berjalan mulus. Apalagi, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) telah menyatakan untuk terus berkomitmen mendukung program pemerintah di sektor energi tersebut.

“Kami berkeyakinan pembentukan holding BUMN dalam upaya melakukan konsolidasi pengelolaan migas akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat banyak,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama,Rabu (6/12).

Seperti diketahui, Kementerian BUMN memiliki rencana untuk membentuk holding BUMN migas. Saat ini, selain PGN, BUMN migas yang ada di Indonesia adalah PT Pertamina (Persero). Rencananya, Kementerian BUMN memproyeksikan Pertamina sebagai induk holding tersebut.

Menurut Hutama, pada dasarnya PGN meyakini semangat pembentukan holding migas ini untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik. “Pembentukan holding migas ini tentu sebagai salah satu cara menghindari duplikasi pengelolaan hilir gas bumi,” katanya.

Saat ini, Pertamina memiliki anak usaha yang juga bergerak di bidang usaha gas bumi, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan holding ini, Pertagas akan dilebur ke PGN, kemudian PGN menjadi anak usaha dari Pertamina. “Hal ini mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan holding,” tegas Hutama.

Pernyataan tersebut merujuk skema yang pernah disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam berbagai kesempatan. Menurut skema tersebut, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57 persen akan dialihkan ke Pertamina. Sementara itu, 100 persen saham Pertagas akan dialihkan ke PGN.

PGN melihat penyatuan Pertagas ke PGN ini akan menjadikan satu entitas yang solid untuk mendukung pengelolaan energi nasional. “Selain dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata,” kata Hutama.

Meski demikian, sebagai perusahaan milik negara sekaligus perusahaan publik yang tunduk terhadap peraturan OJK dan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham minoritas, PGN menunggu proses yang masih berlangsung di pemerintah.

“Saat ini kami masih menunggu arahan dan terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian BUMN terkait rencana PGN ke depan,” ujar Hutama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here