, ,

Pertamina Bangun Proyek Listrik Terintegrasi di Bangladesh

Posted by

Dhaka, Bangladesh, Petrominer – PT Pertamina (Persero) terus melebarkan bisnisnya di luar negeri. Bukan hanya di sektor minyak dan gas bumi (migas), BUMN ini pun merambah sektor listrik.

Di sela kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Bangladesh, Pertamina menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) dengan Bangladesh Power Development Board (BPDP), Minggu (28/1). Berdasarkan perjanjian itu, Pertamina akan membangun proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina, Ginanjar, dengan Chairman of BPDP, Khaled Mahmood. Penandanganan dokumen kerjasama tersebut disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 lalu.

Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1.400 MW. Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.

Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US $ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun. Proses penyelesaian konstruksi fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencananya konstruksi akan dimulai tahun 2019 mendatang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dan Bangladesh Power Development Board (BPDP) dilakukan di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka, Minggu (28/1).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *