Nabire, Petrominer – Kondisi geografis yang sulit, cuaca yang ekstrim hingga sejumlah permasalahan sosial tidak membuat gentar PT PLN (Persero) untuk melistriki desa-desa terpencil di kawasan Papua dan Papua Barat. Para petugas lapangan PLN menjadi garda terdepan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik sampai rumah warga, meski mereka harus mendaki gunung dan perbukitan serta menyusuri lembah yang curam.
Salah satu wujud nyata pelistrikan desa yang dilakukan oleh PLN di Bumi Cendrawasih, yakni keberhasilan dalam melistriki 191 desa, di mana 74 desa diantaranya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (20/12). Ini menjadi kado istimewa PLN bagi warga di desa-desa pedalaman Papua dan Papua Barat tersebut.
Khusus untuk Nabire, pada bulan Desember ini ada dua desa yang dilistriki, yakni Bomopay dan Parauto yang terletak di Distrik Yaro. Kedua desa ini akan mendapatkan suplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire berkapasitas 20 megawatt (MW).
Desa Bomopay berjarak 60 km dari pusat kota Nabire, dengan 63 kepala keluarga yang berlatar belakang penduduk sebagai petani. Untuk memasok listrik ke desa tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 3,25 kms. Tidak hanya itu, PLN juga membangun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 1 kms dan gardu 50 kVA.
Sementara Desa Parauto berjarak 66 km dari pusat kota Nabire, dengan 48 kepala keluarga yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Untuk menyalurkan listrik ke rumah warga, PLN telah membangun JTM 6,25 kms, JTR 0,9 kms dan gardu 25 kVA.
“Banyak tantangan yang kami hadapi dalam pemasangan listrik di desa-desa pedalaman Papua dan Papua Barat. Di antaranya mobilisasi alat karena medan yang sangat berat, ada juga beberapa masalah sosial yang harus kami hadapi, namun senyum puas warga yang akhirnya bisa menerima listrik menjadi kebahagiaan kami dan memacu kami untuk terus melistriki desa-desa lainnya,” ungkap Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN, Ahmad Rofik.
Rofik menjelaskan, untuk melistriki 74 desa total investasi yang dilakukan PLN sebanyak Rp 150 miliar dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang rumahnya sudah tersambung di 74 desa tersebut sebanyak 1.040 KK. Sedangkan, potensi pelanggan yang belum tersambung 2.700 KK. Untuk melistriki satu KK dibutuhkan biaya Rp 150 juta karena beratnya geografis desa yang akan dilistriki.
Pembangunan listrik pedesaan merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Tahun 2018 nanti, PLN rencananya akan melistriki sebanyak 255 desa di Papua dan Papua Barat. Program ini tentunya juga didukung oleh pembangunan pembangkit listrik baru di wilayah Indonesia paling timur ini.
Pada tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan dua pembangkit sebesar 70 MW di Provinsi Papua, yaitu Jayapura 50 MW dan Nabire 20 MW. Tahun 2018 akan diselesaikan 115 MW di Provinsi Papua, Merauke 40 MW, Biak 15 MW, Serui 10 MW, Timika 10 MW, Jayapura 40 MW, dan 80 MW di Provinsi Papua Barat, Manokwari 20 MW, Raja Ampat 10 MW, Sorong 30 MW, Fakfak 10 MW, Kaimana 10 MW.
PLN memiliki Program Papua Terang 2020 yang menargetkan rasio elektrifikasi di Pulau Papua mencapai lebih dari 85,96 persen dan listrik dapat menjangkau seluruh desa, kecamatan, dan kabupaten. Pembangunan ini juga menyiapkan Papua agar suplai listrik dapat tercukupi untuk kegiatan PON 2020. Dengan tambahan 70 MW di Provinsi Papua, investor dapat mengembangkan bisnisnya ke Bumi Cendrawasih ini dan memutar roda perekonomian. Kebutuhan listrik untuk pemasangan baru dan penambahan daya untuk pelanggan PLN juga dapat tercukupi.
Dengan masuknya listrik dari PLTMG MPP Jayapura sebesar 50 MW, sistem kelistrikan Jayapura dapat menyuplai sebesar 205 MW. Sementara itu, masuknya listrik dari PLTMG MPP Nabire sebesar 20 MW, maka sistem kelistirkan Nabire dapat menyuplai sebesar 42 MW.
Dalam dua tahun terakhir, PLN Wilayah Papua & Papua Barat telah berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua dari 45,93 persen menjadi 50,11 persen dan Rasio Desa Berlistrik dari 22,02 persen pada tahun 2015 menjadi 29,53 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, Rasio Elektrifikasi meningkat dari 82,7 persen menjadi 91,76 persen dan Rasio Desa Berlistrik dari 33,23 persen pada tahun 2015 menjadi 54,47 persen pada tahun 2017.
Dalam penyusunan Roadmap Papua terang mengacu pada data Potensi Desa (PODES) yang diterima dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data PODES tersebut jumlah desa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum berlistrik pada tahun 2016 sebanyak 2.376 desa.
Dari 2.376 desa tersebut, 1.941 desa akan dilistriki secara pra-elektrifikasi oleh Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menggunakan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), sehingga desa yang harus dilistriki PLN sampai dengan tahun 2018 sebanyak 435 desa.
Tinggalkan Balasan