Jakarta, Petrominer – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat menempati peringkat kedua dalam daftar 25 titik emisi metana terbesar tahun 2025 pada sektor limbah. TPA yang telah dilengkapi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sejak tahun 2018 ini membuktikan bahwa permasalahan sampah tidak selesai hanya dengan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WtE).
Data ini berasal dari laporan UCLA Law berjudul “Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills,” yang diperoleh PETROMINER, Selasa (28/4).
Laporan tersebut menganalisis hampir 3.000 titik emisi metana dari lebih dari 700 lokasi limbah di seluruh dunia. Hasilnya, 25 fasilitas pembuangan sampah tercatat paling bertanggung jawab atas emisi metana terbesar di sektor limbah, berkisar antara 3,6 hingga 7,5 ton metana per jam.
Tiga peringkat teratas adalah Campo De Mayo di Buenos Aires, Argentina, yang menghasilkan emisi metana dengan laju emisi 7,6 ton per jam, TPA Bantar Gebang 6,3 ton per jam, dan Jeram, Selangor, Malaysia, 6 ton/jam. Sebagai perbandingan, sumber yang memancarkan 5 ton metana per jam berkontribusi terhadap pemanasan global setara dengan satu juta kendaraan SUV.
“Banyak lokasi ini berada dekat dengan kota, sehingga emisinya menimbulkan risiko nyata bagi kesehatan masyarakat. Kabar baiknya, pemerintah dan pengelola tempat pembuangan akhir dapat mengambil langkah praktis untuk mencegah plume besar ini,” ujar Direktur Eksekutif UCLA Emmett Institute, Cara Horowitz.
WtE Tidak Efektif
Sementara itu, koordinator Policy Strategist CERAH, Dwi Wulan Ramadhani, menyebutkan bahwa pendekatan Waste-to-Energy (WtE) yang sedang digencarkan Pemerintah berisiko tidak efektif dalam mengatasi akar persoalan limbah. Model ini justru bakal menciptakan ketergantungan baru pada ketersediaan sampah plastik sebagai bahan bakar.
“Alih-alih mendorong pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah, model ini bisa melemahkan insentif untuk menekan produksi sampah terutama plastik sekali pakai. Dalam jangka panjang, sistem ini berpotensi mempertahankan pola konsumsi yang boros sumber daya, karena keberlanjutan operasional fasilitas WtE bergantung pada pasokan sampah yang stabil atau bahkan meningkat,” ungkap Dwi Wulan.
Selain itu, menurutnya, WtE tidak benar-benar menghilangkan limbah. Pendekatan itu hanya mengubah bentuknya menjadi emisi udara dan residu abu berbahaya yang tetap memerlukan pengelolaan lanjutan. Proses pembakaran menghasilkan polutan berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat sekitar dan ekosistem lingkungan, sekaligus akan menambah beban biaya untuk pengendalian emisi dan penanganan limbah B3 residu yang dihasilkan dari mesin incinerator.
“Karenanya ambisi pemerintah membangun fasilitas WtE, termasuk di Bantar Gebang, lebih tepat dilihat sebagai solusi hilir yang mahal dan berisiko, bukan strategi utama dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujar Dwi Wulan.
