Padang, Petrominer – Kelangkaan gas LPG tabung ukuran 3 kilogram (kg) di wilayah Sumatera Barat akhir-akhir ini disinyalir karena masih banyaknya warga mampu yang membelinya. Bahkan, ada juga pedagang non mikro yang masih dengan mudahnya membeli LPG subsidi tersebut.
Akibat salah sasaran tersebut, keluarga masyarakat miskin yang membutuhkan dan berhak atas subsidi itu justru sulit mendapatkan LPG tabung melon tersebut.
“Harusnya Elipiji 3 kilogram untuk masyarakat kurang mampu. Tetapi, banyak juga dipakai golongan usaha dan masyarakat yang tidak berhak. Ini mungkin penyebab gas menjadi langka,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Senin kemarin (25/9).
Selain keluarga mampu, Nasrul juga menduga masih banyak pedagang di luar usaha mikro yang membeli gas 3 kg. Bahkan ada juga pedagang yang mengalihkan ke daerah lain. Pembelian oleh pedagang tersebut, menurutnya, untuk mendapatkan keuntungan hingga terjadi kelangkaan LPG pada daerah pemilik kuota.
“Dugaan-dugaan ini tentu perlu dibuktikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar sudah saya perintahkan untuk berkordinasi dengan pihak terkait menyangkut hal ini,” katanya.
Guna mengantisipas keadaan tersebut, menurut Nasrul, Pemprov Sumbar telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan gas melon. Selain itu, Pemprov juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut mengawasi penyelewengan alokasi penjualan LPG 3 kg. Pasalnya, ada indikasi penyelewengan alokasi kuota satu daerah ke daerah lain.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Yunelda Asra, ketika dihubungi di Lubuk Sikaping.
Yunelda juga menilai, penyaluran LPG subsidi di daerah tidak tepat sasaran. Pasalnya, gas tersebut banyak digunakan warga mampu sehingga menyebabkan masyarakat miskin sulit memperolehnya.
“Bisa dilihat di pangkalan-pangkalan Elpiji, rata-rata warga miskin hanya mampu beli satu tabung. Sedangkan warga mampu sekali beli minimal tiga. Ini yang menyebabkan cepat habis dan menjadi langka,” katanya.
Menurut Yunelda, banyaknya konsumen gas LPG bersubsidi dari keluarga mampu sebenarnya sudah lama menjadi masalah. Hal ini tentu disayangkan, karena mereka yang berasal dari golongan ekonomi mampu dan berpenghasilan tinggi justru ikut menikmati gas bersubsidi ini.
“Jika sudah demikian, maka gas Elpiji tiga kilogram langka dan harganya juga menjadi mahal,” katanya.
Turut Peduli
Sementara itu, Ikatan Masyarakat Peduli Gas Bersubsidi (IMPGB) Sumatera Barat juga ikut menyoroti distribusi LPG 3 kg yang salah sasaran tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Koordinator IMPGB Sumbar, Zulfianto Chaniago, meminta masyarakat untuk turut peduli terhadap keluarga miskin dan pengusaha mikro. Caranya paling mudah, yakni tidak turut membeli gas melon yang seharusnya menjadi hak penerima subsidi.
“Biarkan keluarga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro saja yang membeli Elpiji 3 kg. Sedangkan masyarakat mampu, katering, dan bahkan restoran sudah saatnya meninggalkan gas melon tersebut. Malu kalau masih membeli, karena memang bukan hak kita,” kata Zulfianto.
Menurutnya, rasa malu bagi masyarakat mampu yang menggunakan gas melon memang harus ditumbuhkan. Sebab, selama ini mereka tidak merasa sudah turut menikmati subsidi yang tidak diperuntukkan bagi mereka.
“Bayangkan saja, tidak sedikit pembeli yang mempergunakan mobil ketika membeli gas melon. Padahal, gas tersebut untuk keluarga miskin. Malu kan,” tegas Zulfianto.
Tinggalkan Balasan