Jakarta, Petrominer — Alasan PT PLN (Persero) bahwa penurunan laba bersih tahun 2016 karena keikutsertaan dalam tax amnesty menuai pertanyaan masyarakat. BUMN ini justru dinilai tidak terbuka mengenai penyebab yang sebenarnya.
Karena itulah, PLN diminta agar lebih terbuka menjelasan alasan penurunan labar bersihnya. Apalagi, perusahaan itu dikhabarkan telah mengalami peningkatkan aset setelah melakukan revaluasi asset.
“PLN harus lebih terbuka. Tidak bisa PLN menjadikan tax amnesty sebagai penyebab penurunan laba bersih. Karena itu sama artinya PLN sedang beropini bahwa tax amnesty bermasalah dan menjadi beban bagi perusahaan lokal, baik BUMN maupun swasta,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutaean, Minggu malam (9/4).
Ferdinand mengakui bahwa aset PLN mengalami peningkatan setelah revaluasi aset. Namun peningkatan tersebut seharusnya juga meningkatkan pendapatan dan keuntungan.
“Lagi pula, seberapa besar sih tax amnesty PLN? Apa aja aset-aset BUMN yang harus diikutkan sebagai tax amnesty? Karena tentu PLN selama ini sudah melaporkan semua asetnya dengan benar,” paparnya.
Menurut Ferdinand, laba bersih PLN seharusnya tidak menurun. Sebab, dilihat dari sisi penjualan, saat ini PLN juga menunjukkan peningkatan. Apalagi, karena pada saat bersamaan, subsidi bagi pelanggan juga sudah mulai dikurangi secara bertahap.
Dalam konteks itulah, Ferdinand menduga, penyebab utama penurunan laba bersih PLN yang sangat signifikan tersebut karena terpakai untuk proyek percepatan pembangungan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Sebab untuk mengerjakan proyek tersebut, mau tidak mau PLN harus mengeluarkan dana terlebih dahulu.
“Tergerusnya keuntungan PLN bagi megaproyek tersebut, memang sangat realistis. Sebab beban proyek 35 ribu MW memang sangat tinggi,” tegasnya.
Itulah sebabnya, Ferdinand minta agar PLN berkonsentrasi saja pada proyek 35 ribu MW. Karena untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi pada proyek tersebut, PLN diperkirakan membutuhkan dana Rp 300 triliun.
“Dari mana dana sebesar itu diperoleh?” lanjutnya.
Itu pula sebabnya, Ferdinand mempertanyakan pengajuan konsesi yang dilakukan PLN, terkait pengembangan 14 Wilayah Kerja Panasbumi (WKP), yang memiliki total cadangan panas bumi kurang lebih 1.100 MW. “Sangat aneh jika PLN meminta konsesi panasbumi. Sebab, selain pengembangan infrastrukturnya mahal, listrik yang dihasilkan pun harus dijual murah. Bahkan, yang dulu sudah adapun mereka tinggalkan,” kata Ferdinand.
Jika PLN memaksakan meminta konsesi panasbumi justru akan menambah beban keuangan perusahaan. Dan jika itu terjadi, maka proyek Presiden Jokowi tersebut akan terancam gagal.
Terkait alasan penurunan laba bersih, sebelumnya disampaikan oleh Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati bahwa penyebab penurunan laba bersih, karena PLN berusaha terus memberikan tarif yang kompetitif bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, PLN juga mengikuti tax amnesty untuk mendukung program Pemerintah, sehingga beban pajak tahun 2016 meningkat cukup signifikan.
Selama tahun 2016, laba bersih PLN mengalami penurunan drastis, yakni 32,6 persen dibandingkan tahun 2015. Pada tahunu 2016, PLN hanya meraup Rp 10,5 triliun. Angka tersebut jauh di bawah laba bersih tahun 2015, yaitu Rp 15,6 triliun.
Tinggalkan Balasan