Jakarta, Petrominer – Di tengah upaya Pemerintah meningkatkan daya saing nasional, ternyata hanya ada 3 kabupaten/kota (1,3 persen) di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah dengan daya saing sangat tinggi. Meski begitu, Pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga filantropi dan masyarakat, untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan.
“Ketiga daerah yang memiliki daya saing sangat tinggi itu semuanya berada di Pulau Jawa, yakni Surakarta, Sleman dan Sragen,” ungkap Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam Workshop Indeks Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2022, Kamis (21/7).
Ketiga kabupaten/kota yang masuk kategori daya saing sangat tinggi itu, semuanya berada di Jawa tersebut adalah Surakarta, Sleman dan Sragen. Sementara daerah yang masuk dalam kategori tinggi mencapai 22,8 persen, sedang 21,5 persen dan rendah 10,7 persen.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa secara keseluruhan lebih dari 44 persen kabupaten/kota yang mempunyai daya saing tinggi dan sedang. Dengan rincia, kategori tinggi mencapai 22,8 persen dan kategori sedang 21,5 persen. Sementara sisanya sebesar 10,7 persen masuk kategori rendah.
“Namun, banyak juga daerah yang tidak mengisi data, yakni mencapai 43,7 persen.” kata Vivi.
Dia menegaskan, Pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga filantropi dan masyarakat, untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut terkait erat dengan pembangunan rendah karbon, di mana daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus ke arah ke sana, untuk balancing. Kita harus menyeimbangkan ekonomi hijau dan tidak mencederai lingkungan kita. Jadi pembangunan tak hanya dilakukan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana kita memitigasi dan perubahan-perubahan,” jelas Vivi.
Hal senada juga dipaparkan peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan, Eduardo Edwin Ramda. Menurutnya yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah bisa memberi nilai tambah bagi generasi mendatang, baik untuk ekonomi maupun lingkungan.
Eduardo juga menambahkan bahwa tren ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan. Misalnya dengan meninggalkan kegiatan ekonomi yang meninggalkan residu pada lingkungan, seperti pertambangan.
Sementara Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, menilai perlunya sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arifin memberi contoh di wilayahnya ada potensi tambang yang bisa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.
“Meski demikian, tambang tersebut tetap mendapatkan izin Amdal. Padahal harusnya amdal turut memperhatikan dampak lingkungan dan social,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini.
Sementara Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, menyampaikan fakta melorotnya tingkat daya saing Indonesia dari peringkat ke-37 pada tahun 2021 menjadi ke-44 pada tahun ini. Untuk itu, Eko menilai perlu dilakukan inovasi dan kolaborasi dari sejumlah pihak untuk dapat mendongkrak peringkat tersebut.
“Kami mendorong inovasi yang terus tumbuh. Maka mari bersama berkolaborasi, bahkan menerapkan ATM, yaitu amati, tiru dan modifikasi kota-kota yang bersih dan berhasil membangun lingkungannya,” katanya.
Terkait dengan data daya saing daerah, Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, memaparkan pentingnya keselarasan data satu sama lainnya di Tanah Air. Hal ini agar data tersebut dapat diintegrasikan dan diinterpretasikan dengan makna yang sama.
“Standarisasi diperlukan agar data tersebut bisa saling berkomunikasi. Kita menerapkan empat prinsip, semua data harus berdasarkan standar, dan data harus disertai meta data, harus merujuk referensi yang sama,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan