Jakarta, Petrominer – Inilah salah satu bentuk kehadiran negara. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus mengalirkan listrik hingga ke pelosok desa terpencil demi menciptakan energi keberadilan. Hingga Juni 2022, sebanyak 83.240 desa telah menikmati listrik, atau 99,73 persen dari total 83.467 desa di Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan desa-desa yang belum berlistrik tersebut mayoritas berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau. Dari total 83.240 desa berlistrik, sekitar 75.807 desa telah dialiri listrik PLN. Sisanya masih berlistrik non-PLN.
“Dengan dukungan pemerintah dan para stakeholder, PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada tahun 2024. Kami terus berjuang sekuat tenaga agar saudara-saudara kita di pelosok desa bisa menikmati listrik sehingga mereka bisa makin produktif,” ungkap Darmawan, Senin (18/7).
Menurutnya, dalam menjalankan tugas menambah desa berlistrik di seluruh Indonesia, PLN tidak terlepas dari beragam tantangan, baik tantangan sosial dan medan berat karena letak geografisnya sulit dijangkau. Semakin sedikit jumlah desa yang belum berlistrik, itu artinya semakin berat tantangan yang dihadapi. Pasalnya, desa-desa tersebut terletak di wilayah yang sulit diakses karena belum ada infrastruktur yang memadai.
Dengan akses desa karena di wilayah 3T yang sulit, untuk melistiki desa tersebut membutuhkan investasi yang besar. Satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK. Sehingga total investasi yang dibutuhkan untuk bisa mengebut guna mencapai target 100 persen desa berlistrik sebesar Rp 18 trilun.
Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada tahun 2023. Dengan rincian, Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi, dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
“Untuk bisa mencapai target tersebut, PLN memanfaatkan dana PMN dari Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini Merupakan cara pemerintah memberikan rasa keadilan ke saudara kita yang belum mendapat akses listrik dari PLN,” jelas Darmawan.
Tinggalkan Balasan