Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) berkomitmen meningkatkan target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23 persen di tahun 2025. Ini sejalan dengan upaya PLN yang memprioritaskan pengembangan sumber-sumber EBT untuk dijadikan listrik.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Tamiyang Layang 1 Megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sita-Borong 2×0,5 MW. Kedua PPA itu ditandatangani di PLN Kantor Pusat, Kamis (4/10).
Penandatanagan PPA PLTBg dilakukan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, Sudirman, dengan Direktur Utama PT Sawit Graha Manunggal Budi Purwanto. Sementara penandatanganan PPA PLTA oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Christyono, dengan Direktur Utama PT Multi Energi Dinamika Gatot Sewandhono.
Menurut Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Machnizon Masri, pengembangan EBT menjadi prioritas bagi PLN karena dapat mengurangi penggunaan BBM (bahan bakar minyak) di pembangkit listrik. Ini juga merupakan perwujudan misi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
PLTBg Tamiyang Layang berlokasinya di Desa Marutuwu, Paju Epat, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Untuk pembangkit dengan nilai investasi sebesar Rp 36,9 miliar ini disepakati kontrak pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) selama 2 tahun.
Biogas merupakan salah satu sumber EBT yang terbentuk melalui proses penguraian anaerobik atau pembusukan materi organik tanpa kehadiran oksigen. Limbah organik yang dihasilkan oleh industri minyak sawit dijadikan sumber energi listrik yang akan dimanfaatkan oleh PLN untuk memperkuat pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan masuknya PLTBg ini, pemanfaatan EBT di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah mencapai 8,8 MW.
“Pemanfaatan EBT ini juga merupakan upaya PLN dalam Menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) energi listrik,” ujar Machnizon.
Sedangkan, PLTA Sita-Borong yang terletak di Desa Sita, Borong, Manggarai Timur, NTT, ditargetkan beroperasi akhir tahun 2018. Pembangkit ini merupakan independent power producer (IPP) dengan skema membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT) selama 25 tahun. Adapun nilai investasinya sekitar Rp 26,5 miliar.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, menyatakan bahwa kedua proyek ini mengacu pada pemanfaatan sumber EBT dan pembelian kelebihan tenaga listrik.
“PJBL untuk PLTBg ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power), dimana untuk PLTBg ini harga yang disepakati sekitar 70 persen dari BPP Pembangkitan di Sistem Kalselteng. Sementara itu, untuk PLTA Sita mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan harga yang disepakati sekitar 62,7 persen dari BPP Pembangkitan di Sistem Flores Bagian Barat,” jelas Hendra.
Dengan beroperasinya PLTA Sita dan PLTBg Tamiyang Layang akan berpotensi menurunkan pemakaian PLTD di kedua wilayah tersebut.
Selain itu, dengan pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTBg Tamiyang Layang diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi melalui penambahan pelanggan rumah tangga dan memperbaiki tegangan jaringan. Sedangkan untuk PLTA Sita ini nantinya dapat melayani sekitar 2.150 kepala keluarga. Adapun potensi penghematan penggunaan BBM untuk PLTD dapat mencapai sekitar 3.000 kilo liter per tahun dan apabila dibandingkan dengan PLTD maka dapat menghemat biaya operasi sekitar Rp 20 miliar per tahun.
Tinggalkan Balasan