Jakarta, Petrominer – Jelang memasuki bulan Puasa, Pemerintah kembali diingatkan untuk menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petrolium Gas (LPG). Kesiapan ini perlu dilakukan mengingat selama ini biasanya terjadi peningkatan konsumsi.
“Pemerintah harus memastikan pasokan gas LPG 3 Kg dan BBM berubsidi tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau. Mengingat dua komoditas energi tersebut bagi kalangan menengah bawah sangat dibutuhkan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar, dalam keterangan pers yang diterima Petrominer, Jum’at pagi (4/5).
Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan sejumlah catatan tambahan, yakni akibat permintaan yang tinggi Pemerintah harus mengantisipasi modus penimbunan gas bersubsidi. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah memperhatikan pasokan BBM dan LPG 3 kg di daerah-daerah terpencil dan terluar.
“Dari evaluasi tahun sebelumnya dan proses berjalan, Pemerintah sudah harus mengantongi peta masalah dan simpul kendala dalam proses penyediaan LPG dan BBM. Monitoring yang real time dan update sangat diperlukan,” sarannya.
PT Pertamina (Persero) memang telah memprediksi realisasi distribusi LPG 3 kg ke masyarakat pada tahun 2018 bakal melebihi kuota subsidi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 6,45 juta Metric Ton (MT). Namun, dari sejumlah temuan, justru sering terjadi kelangkaan dan penyalahgunaan peruntukan. Padahal kebutuhan masyarakat akan LPG 3 kg bersubsidi tahun ini diprediksi sebesar 6,7 juta MT.
Legislator asal Jawa Timur ini juga menegaskan untuk BBM bersubsidi, meski Premium alokasinya meski ada pembatasan di Jawa, Bali dan Madura (Jamali), namun harus sesuai dengan perencanaan distribusi dan alokasi. Selama ini, atas dasar regulasi tersebut, konsumen di daerah tersebut tidak mendapatkan kepastian dan alokasi yang jelas.
“Kita mencermati akhir-akhir ini proses distribusi BBM Subsidi terkesan semaunya dan tidak pasti. Padahal regulasi tersebut bukan meniadakan, tapi menata tata niaga yang berbasis prioritas,” ujar Rofi.
Tinggalkan Balasan