Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun batubara. Tindakan tegas ini diambil karena izin-izin tersebut tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, wilayah izin pertambangan tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Langkah ini diambil usai dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam guna mewujudkan pemerataan, transparansi dan keadilan.

“Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 hektar kita cabut,” ujar Ridwan, Kamis (6/1).

Wilayah IUP pertambangan mineral tersebut tersebar di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara 302 perusahaan pertambangan batubara, dengan luas wilayah 964.787 hektar, juga dicabut. Wilayah tambang ini tersebar di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

“Selanjutnya, Pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara sehingga dapat berdayaguna serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ungkap Ridwan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Kamis siang di Istana Kepresidenan, Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara dicabut, karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan, menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here