Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi Energi DPR RI, Rofi Munawar, minta Pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya, belakangan ini, harga minyak menunjukkan tren naik.

“Saat ini, sudah mencapai US$ 65 per barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mematok Indonesian Crude Price (ICP) US$ 48 per barel,” ujar Rofi Munawar, Kamis (9/11).

Di tengah tren penurunan produksi minyak nasional, jelasnya, tentu saja situasi ini dapat membebani anggaran negara dan konsumsi publik. Alasannya, hampir setengah dari konsumsi minyak nasional diperoleh dari impor.

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) imi menduga kenaikan harga minyak terjadi lebih banyak terkait faktor geopolitik dan kebijakan negara produsen minyak. Diantaranya imbas dari proses reformasi hukum yang terjadi di Arab Saudi. Faktor lainnya adalah penurunan rig yang beroperasi di Amerika Serikat dan kesepakatan negara-negara penghasil minyak (OPEC) untuk memotong produksi mereka.

“Atas dasar itu pula, maka sudah sepantasnya Indonesia lebih cermat dalam menggunakan alokasi energi nasional,” tegasnya.

Dalam penutupan pekan lalu di New York Mercantile Exchange, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember naik US$ 0,24, menjadi US$ 54,54 per barel. Secara global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari naik US$ 0,13 menjadi US$ 60,62 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pemerintah dan DPR telah menetapkan postur APBN 2018 berdasarkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here