Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi oleh Ketua ASAKI Elisa Sinaga meninjau produk keramik dengan teknologi digital printing dalam sebuah pameran keramika di Jakarta bulan Maret 2017 lalu.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah mengindikasikan industri keramik termasuk salah satu jenis industri yang berpeluang memperoleh harga gas industri yang lebih kompetitif. Pasalnya, industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga daya saingnya cukup tinggi.

Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, industri keramik dipilih mengingat industri tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan seluruh bahan baku industrinya berasal dari dalam negeri. Tidak hanya itu, industri keramik punya permintaan di pasar domestik yang besar dan serta daya saing industrinya cukup tinggi.

“Industri keramik menjadi salah satu sektor unggulan karena ditopang oleh ketersediaan bahan baku berupa sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia,” kata Airlangga selaku Menteri BUMN ad-interim dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa lalu (10/10).

Dia menjelaskan, utilisasi industri keramik sekarang ini sebesar 65 persen, sehingga harus ditingkatkan lagi. Kalau sudah mampu produksi 100 persen, Indonesia bisa menjadi produsen keramik nomor empat di dunia.

Kapasitas produksi terpasang ubin keramik nasional tahun 2016 adalah 580 juta meter persegi. Namun realisasi baru mencapai 350 juta meter persegi. Dengan jumlah kapasitas produksi saat ini, sekitar 87 persen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, dan sisanya diekspor ke negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Sementara produksi keramik jenis tableware mencapai 290 juta keping, sanitari sekitar 5,4 juta keping, dan genteng (rooftile) 120 juta keping.

“Prospek industri keramik nasional juga dapat dilihat dari pemakaian konsumsi keramik di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan di negara ASEAN lainnya,” ungkap Airlangga.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (mewakili Menteri BUMN) bersama Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas penjualan BUMN.

Belum Efektif

Tahun lalu, Pemerintah memutuskan dari sekitar 10 jenis indutri, baru tiga jenis industri yang memperoleh penurunan harga gas menjadi lebih kompetitif. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

Ketiga industri tersebut adalah industri pupuk, petrokimia, dan baja. Per 1 Januari 2017 lalu, harga gas untuk ketiga industri ini turun di bawah US$ 6 per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit).

Namun ternyata menurut Airlangga, penurunan harga gas tersebut dirasakan belum efektif di sebagian wilayah di Indonesia. Seperti misalnya di Medan, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

“Kita melihat industri yang ada di Jawa Timur, yang seharusnya menikmati penurunan harga gas industri, ternyata belum efektif. Mengapa demikian, karena di daerah tersebut seperti di Kawasan Industri Medan dan juga di daerah Sei Mangke, harga gasnya masih mendekati US$ 9 atau 10 per MMBTU,” tuturnya.

Padahal industri membutuhkan harga gas yang lebih rendah (kompetitif). Karena itu untuk dapat memperoleh harga gas seperti yang sudah diatur dalam Permen ESDM, Kementerian Perindustrian meminta agar diadakan perundingan B to B di antara para pengusaha. Tidak salah juga kalau pengusaha menagih janji pemerintah menurunkan harga gas menjadi lebih kompetitif, sebab saat ini persaingan di bidang industri dan antar negara sudah semakin ketat.

Pasalnya, ujar Airlangga, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan daya saing, selain bersaing di bidang logistik, industri juga bersaing dalam hal pemenuhan kebutuhan energi. Mengenai banyaknya pabrik yang harus tutup karena tingginya biaya energi, dia menyarankan agar industri terus berupaya mencari jalan keluar agar industrinya menjadi lebih efisien.

Ketika ditanya kapan Pemerintah merealisasikan penurunan harga gas bagi industri lainnya, Airlangga menyatakan saat ini pihaknya sebagai pengguna (user) masih menunggu dari Kementerian ESDM, yang akan membuat regulasi terkait degan hilirisasi. Karena selain di sektor hulu, banyak juga industri yang bergerak dan terkait dengan distribusi gas dan bergerak di sektor hilir.

“Untuk itu, kami juga sudah berkirim surat kepada Menteri ESDM terkait hal ini, dan juga menanyakan kapan industri lainnya segera memperoleh harga gas yang cukup kompetitif. Kami juga sudah menggambarkan sejumlah industri yang harus secepatnya memperoleh harga gas di bawah US$ 6 per MMBTU, seperti industri keramik,” paparnya.

Saat ini, harga rata-rata gas untuk industri berkisar antara US$ 9 sampai 10 per MMBTU. Penetapan harga tersebut masih lebih tiggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Seperti Vietnam yang harga gasnya US$ 7 per MMBTU. Malaysia dengan US$ 4 PER MMBTU dan juga Singapura dengan harga yang relatif sama dengan yang ditetapkan Malaysia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here