Jakarta, Petrominer — Pembentukan BP Migas/SKK Migas dan BUMN Khusus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinyatakan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, pembahasan RUU Migas hendaknya meniadakan keberadaan lembaga tersebut.

“Jika tidak, UU Migas yang baru nanti akan senasib dengan UU saat ini. Hari ini disahkan, besok langsung dilakukan judicial review. Saya tahu sendiri, beberapa LSM sudah siap melakukan gugatan kepada MK jika ada BUMN Khusus,” kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, Rabu (1/6).

Berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Skema Penguatan Pertamina dalam RUU Migas Sebagai National Oil Company (NOC),” Berly menegaskan, jika keberadaan BUMN Khusus dipaksakan, maka tidak hanya lemah secara hukum. Selain itu, lanjut dia, BUMN Khusus sangat lemah secara finansial dan bahkan menyebabkan kerugian. Pasalnya, dengan BUMN Khusus, maka cadangan migas Indonesia tidak bisa dicatatkan di Pertamina, sehingga potensi monetisasi tidak bisa segera terwujud.

“Lebih jauh, Pertamina juga tidak bisa melakukan ekspansi,” paparnya.

Dalam konteks itu pula, Berly mendesak DPR agar UU Migas yang baru, segera menjadikan Pertamina sebagai NOC yang memegang kuasa tambang. Sedangkan SKK Migas sendiri, bisa berada di bawah unit Pertamina. Dengan berada di bawah Pertamina, maka SKK Migas bisa melakukan tugas untuk menyelesaikan kontrak dengan pihak asing.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu juga menyatakan sependapat. Menurutnya, RUU Migas memang harus segera disahkan. Pasalnya, UU yang ada saat ini sudah sangat liberal, dan terlalu berpihak pada kepentingan asing. Padahal, di sisi lain, semangat Komisi VII justru sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, ayat 1, 2, dan 3.

“Untuk itulah Komisi VII ingin mengembalikan Pertamina seperti masa lalu,” kata Irawan.

Dia menjelaskan, menjadikan Pertamina kuat dan memiliki kuasa tambang adalah keharusan. Sebab, jika mengacu pada UU saat ini, kedudukan Pertamina tidak ubahnya seperti Chevron, Conoco Philips, dan kontraktor asing lainnya.

“Ini tentu saja paradoks. Karena di satu sisi produksi kita terus turun, namun di sisi lain kebutuhan akan energi semakin besar,” kata Irawan.

Itulah sebabnya, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukaan melalui pembahasan RUU Migas. Pertama, soal kuasa tambang, Komisi VII ingin agar Pertamina menjadi leader di sektor ini. Tidak seperti saat ini, ketika kedudukan Pertamina sejajar dengan kontraktor asing.

“Posisi Pertamina harus kiita perkuat. Dia boleh bekerja sama dengan kontraktor asing lain, tapi Pertamina harus tetap menjadi leader,” kata Irawan.

Sementara itu, pembicara lainnya, peneliti senior Leks Indonesia Ukay Karyadi, juga menyatakan menolak keberadaan BUMN Khusus. Sebab sangat lucu, sebagai badan usaha yang seharusnya memiliki produk atau jasa yang dihasilkan, namun hal itu tidak bisa dilakukan BUMN Khusus. Sebab, BUMN Khusus hanya akan menghasilkan kertas-kertas kontrak saja.

“Jadi sangat tidak lazim,” kata Ukay.

Dia menambahkan, yang terbaik memang menjadikan Pertamina sebagai NOC yang memiliki kuasa penuh tambang. Sedangkan keberadaan SKK Migas, bisa menjadi bagian dari unit Pertamina. Dengan posisi demikian, maka kedudukan SKK Migas tetap aman secara hukum, dan juga tidak menyimpang dari kelaziman. Baik kelaziman di dalam negeri maupun luar negeri.

“Menjadikan Pertamina sebagai NOC bukan pilihan, tetapi kewajiban,” kata ukay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here