Mobil Tanki BBM Pertamina

Jakarta, Petrominer — Tuntutan para awak mobil tanki (AMT) untuk diangkat menjadi pegawai tetap ternyata tidak bisa dipenuhi begitu saja. Pasalnya, mereka selama ini dianggap tidak bisa memenuhi standar kinerja sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan pegawai tetap.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh para AMT dalam unjuk rasa yang digelar beberapa waktu lalu. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, para AMT yang berunjuk rasa tersebut bukan karyawannya. Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu juga menyatakan bahwa, karena tidak memenuhi standar kinerja, mereka pun tidak bisa diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P).

“Seandainya mereka lolos masa evaluasi, kinerja mereka juga jauh di bawah apa yang diminta. Misalnya satu bulan diminta 20 hari kerja, mereka hanya masuk lima sampai enam hari. Ini kalau kita lihat tidak memenuhi syarat,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Rudy Permana, Rabu (5/7).

Menurut Rudy, AMT yang akan diangkat menjadi karyawan memang harus melalui tahap seleksi dan dinyatakan memenuhi proses perekrutan. Salah satunya persyaratannya adalah tingkat kehadiran 100 persen selama masa evaluasi tiga bulan.

Namun para AMT tersebut memang bukan karyawan Pertamina Patra Niaga. Mereka adalah karyawan 4P yang bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Itu sebabnya, Pertamina Patra Niaga membantah telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap mereka.

“Kalau bukan karyawan Pertamina Patra Niaga, bagaimana kami bisa mem-PHK mereka? Hubungan kami tidak ada hubungan tenaga kerja di situ. Mereka ini sebetulnya adalah pekerja dari Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P),” tegas Rudy.

Menurutnya, 4P memang bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Perusahaan-perusahaan 4P tersebut adalah PT Garda Utama Nasional, PT Ceria Utama Abadi, PT Absolute Service, PT Prima Perkasa Mandiri, PT Ardina Prima, dan PT Cahaya Andika Tamara.

Karena itulah, Pertamina Patra Niaga telah meminta perusahaan 4P untuk menyelesaikan dengan tegas permasalahan yang terjadi dengan bekas karyawannya.

“Aksi unjuk rasa itu bukan dilakukan oleh AMT aktif, melainkan oleh mantan AMT yang pernah ditugaskan di TBBM oleh 4P. Karena itu, aksi tersebut tidak akan berdampak pada kelancaran distribusi BBM. Kami imbau masyarakat untuk bijak dan kritis menanggapi isu yang beredar, khususnya di media sosial,” kata Rudy.

Sudin Tenaga Kerja

Sementara itu, Industrial Relation Officer Pertamina Patra Niaga, Yuniar Hidayat, mengimbau pihak terkait untuk mendaftarkan tuntutan ke Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker). Yuniar juga minta agar para AMT yang berunjuk rasa dapat menahan diri untuk tidak melakukan aksi-aksi yang dapat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan.

“Sebab, persoalan yang diangkat oleh pihak terkait sebaiknya diproses sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia,” katanya.

Aksi para AMT memang meresahkan. Pengamat politik senior Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, sebelumnya menilai, aksi sopir truk tanki bahan bakar minyak (BBM) tersebut penuh muatan politis.

“Banyak pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan sendiri. Tidak hanya DPR tetapi juga LSM,” kata Arbi.

Menurut Arbi, dipakainya isu sopir truk tanki memang sangat seksi dan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Pasalnya isu tersebut bisa dipersepsikan merugikan sekelompok masyarakat kelas bawah.

“Kasihan sebenarnya rakyat. Mereka menjadi korban atas rencana tersebut yang notabene sudah ditunggangi kepentingan politik. Harusnya semua sadar, bahwa ketika kasus ini muncul, maka kalangan elit tidak memecahkan masalah bersama-sama. Tetapi memperalat masalah itu, untuk mendapatkan popularitas,” ujar Arbi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here