Jakarta, Petrominer – Pemerintah mendorong percepatan mitigasi risiko bencana di tengah ancaman yang kian kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Investasi ketangguhan, penguatan sistem peringatan dini, serta kolaborasi lintas sektor dan negara menjadi tiga langkah utama yang dinilai mendesak.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Berbagai faktor lingkungan dan sosial kini saling berkelindan sehingga membentuk ancaman sistemik yang membutuhkan penanganan terpadu.
“Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif,” ujar Yuliot pada acara pembukaan The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026, Rabu (9/9).
Menurutnya, perkembangan risiko bencana saat ini bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas penanganannya. Karena itu, penundaan mitigasi hanya akan memperbesar dampak yang harus ditanggung masyarakat di kemudian hari.
“Every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,” tegas Yuliot.
Lebih lanjut, Wamen ESDM mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperkuat ketangguhan bencana. Pertama, pengurangan risiko bencana harus ditempatkan sebagai investasi inti pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat program Early Warnings for All dengan menerjemahkan data teknis menjadi informasi yang mudah dipahami dan diakses masyarakat. Sistem peringatan dini juga harus inklusif, termasuk bagi anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Ketiga, kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan generasi muda.
Yuliot juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat, karhutla berpotensi mengganggu infrastruktur vital, termasuk fasilitas pertambangan serta minyak dan gas bumi.
Dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM mengapresiasi respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengamankan objek vital nasional dari ancaman kebakaran.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respons cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yuliot menegaskan bahwa forum ADEXCO dan GFSR 2026 harus menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti pada pertukaran gagasan. Pembahasan mengenai ketangguhan bencana perlu diterjemahkan menjadi komitmen dan aksi yang dapat memperkuat perlindungan masyarakat.
Apalagi, gelaran kali ini mengusung tema “Putting People at the Centre of Resilience.” Forum ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan ketangguhan menghadapi risiko bencana yang terus berkembang.
Tinggalkan Balasan