Jakarta, Petrominer — Pemerintah dan Komisi VII DPR RI sepakat tidak akan mencabut dana subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA) yang ditujukan bagi golongan miskin dan rentan miskin.
“Anggaran subsidi listrik 450 VA tidak diotak-atik. Hanya golongan 900 VA yang subsidi listriknya akan ditertibkan atau mengalami pengurangan agar tepat sasaran,” jelas Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat usai Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis malam (14/6).
Untuk tahun depan, jelasnya, dana subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 52,66 – 56,77 triliun.
Sementara subsidi sektor energi lainnya untuk tahun 2018 adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebesar Rp 9,7 – 18, 12 triliun, yaitu minyak tanah (2,58 – 2,50) dan solar (7,42 – 15,62); dan LPG 3 Kg sebesar Rp 43,77 – 44,10 triliun.
Raker malam itu juga menyimpulkan bahwa total subsidi sektor energi dalam asumsi dasar pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 sebesar Rp 106,13 – 118,99 triliun.
Sebelumnya, Menteri menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik hingga akhir tahun. Malah akan berusaha setiap tiga bulan mayoritas golongan tarifnya bisa turun.
Alasannya, selama dua tahun belakangan, efisiensi PLN meningkat dan semestinya berdampak pada penurunan tarif dasar listrik. “Efisiensi PLN semakin baik, tentunya tarif jualnya makin lama juga makin turun,” tegas Jonan.
Terkait subsidi listrik tepat sasaran, dia juga menjelaskan bahwa pelanggan Rumah Tangga 900 VA yang tidak termasuk dalam kelompok kategori miskin dan rentan miskin perlahan dihapus subsidinya. Hingga kini, ada sekitar 4,5 juta pelanggan Rumah Tangga 900 VA yang masih menerima subsidi dari Pemerintah.
Begitu pula dengan pelanggan Rumah Tangga 450 VA. Dengan total keseluruhan 23,5 juta pelanggan, kelompok ini tetap disubsidi oleh Pemerintah dan tidak akan diubah.
