
Wonosobo, Petrominer – PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp 79 juta untuk merenovasi tiga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan membangun tiga jamban sehat di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi SPHC dengan program Ngopeni Ngelakoni yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Pesta Rakyat yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Selasa (17/11).
Taj Yasin mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini sebesar 9,4 persen, turun dibandingkan 2018 yang mencapai 11 persen.
“Pemerintah menggandeng berbagai pihak dan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah saat ini 9,4 persen, menurun dibandingkan 2018 yang di angka 11 persen,” kata Taj Yasin.
Sementara itu, Direktur SPHC, Barri Pratama, menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp 79 juta tersebut dialokasikan untuk memperbaiki tiga unit RTLH dan membangun tiga unit jamban sehat. Program ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan sehat, sekaligus fasilitas sanitasi yang memadai.
“Melalui bantuan ini, kami berharap masyarakat Desa Bowongso dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan fasilitas sanitasi yang memadai. SPHC berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujar Barri.
Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa SPHC akan terus menjalankan program TJSL yang tepat sasaran dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat.
SPHC merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) atau JPEN. Perusahaan ini berperan dalam pengelolaan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Blok Cepu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020.










Tinggalkan Balasan