Jakarta, Petrominer — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai kerjasama pengembangan kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Kilang Cilacap bersama Saudi Aramco dengan skema joint venture (JV) hanya akan merugikan negara. Pasalnya PT Pertamina (Persero) telah terbukti memiliki kemampuan untuk melakukan RDMP sendiri.
“Kerjasama itu merugikan negara, melalui BUMN-nya yakni Pertamina. Padahal, Pertamina sudah punya kemampuan untuk mengerjakan sendiri,” ujar Presiden FSPPB, Noviandri, dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (28/12).
Menurut Noviandri, hal itu terbukti ketika Pertamina melakukan RDMP pada kilang di Balikpapan yang jauh lebih besar dibandingkan di Cilacap. Apalagi, nilai investasi pada proyek RDMP kilang Cilacap hanya US$ 5 miliar.
Dia mengungkapkan bahwa memang untuk melakukan RDMP dengan total anggaran sebesar itu tidak bisa dilakukan Pertamina dalam waktu dekat. Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi direksi melakukan JV dengan Saudi Aramco.
“Seharusnya langkah RDMP bisa ditangguhkan sementara waktu sampai Pertamina benar-benar siap secara manajemen dan finansial,” tegas Noviandri.
Seperti diketahui, Pertamina telah menyepakati pengembangan kilang minyak (RDMP) di Kilang Cilacap bersama Saudi Aramco dengan skema JV. Kerjasama ini diklaim untuk mendorong peningkatan produksi.
Dalam kerjasama tersebut, dengan sistem JV, akan membagi risiko antara Pertamina dengan Saudi Aramco saat melakukan pengembangan. Bahkan Pertamina bakal mendapat kepastian bahan baku minyak dari Aramco jika JV tetap dilaksanakan.
Kerugian lainnya, menurut Noviandri, adalah hasil kilang yang di-JV-kan harus berbagi dengan asing. Akibatnya sulit bagi Pertamina untuk bisa mengumpulkan modal pengembangan kilang di berbagai wilayah di Indonesia.
“Selain itu, secara bertahap dimungkinkan kilang Cilacap akan mudah dikuasai asing. JV tersebut hanya akan melemahkan Pertamina yang pada akhirnya stabilitas BUMN ini akan terganggu,” paparnya.
Oleh karena itulah, lanjut Noviandri, FSPBB menolak keras dan meminta JV tersebut agar dibatalkan. Direksi Pertamina dan Kementerian BUMN diharapkan dapat membuka mata atas fakta yang akan terjadi dikemudian hari.
“Kita harap pada BUMN agar JV ini tidak diteruskan atau dibatalkan. Kilang Eksisting jangan di JV kan tapi silahkan yang digrassroot saja. Selama proses pengembangan unit atau produksi maka JV itu tetep ada. Kenapa RDMP itu tidak biayai sendiri, kalau memang tidak mampu biayai kenapa tidak terbitkan bound atau utang ke bank saja,” tutur Noviandri.
Sementara itu, tegasnya, FSPPB akan terus melakukan upaya dialog dengan jajaran direksi agar tuntutan mereka dapat dipenuhi. Namun jika nantinya JV kilang Cilacap tersebut masih terus dilakukan oleh pemerintah, FSPPB mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi untuk menolak skema RDMP itu.
Bahkan, tegas Noviandri, FSPPB akan menyurati Saudi Aramco bahwa JV tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat bagi negara dan seluruh serikat pekerja menolaknya.
“Karakteristik dari serikat pekerja selalu menolak dengan alasan operasional, itu yang akan kita sampaikan. Kita juga akan bikin surat ke Aramco bahwa JV ini tidak didukung oleh serikat, mereka tidak terbiasa kerja dengan ada gangguan. sebelum itu dilaksanakan, kita lakukan pembicaraan lebih panjang dan berkirim surat ke stakeholder,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan