Jakarta, Petrominer — Rencana Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri untuk menerapkan skema gross split untuk kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) akan mengancam tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun di sub kontraktornya. Pasalnya, tidak ada lagi perlindungan dari negara terhadap tenaga kerja di sektor migastersebut.

Hal terebut ditegaskan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang tengah melakukan Kajian Revolusi Migas terkait dengan proses Revisi Undang-Undang Migas yang saat ini tengah dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi inisiatif lembaga tinggi Negara tersebut.

“Kami telah mengkaji skema gross split Rugikan Tenaga Kerja Indonesia dibandingkan skema cost recovery dalam kontrak bagi hasil di hulu migas. Hasilnya skema gross split sangat merugikan pekerja khususnya pekerja di sektor hulu migas karena negara tidak mungkin lagi mengintervensi kebijakan dari para KKKS,” kata Muhamad Ichsan, Bidang Pengembangan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat KSPN, Jum’at (9/12).

Ichsan memberikan contoh saat PT Chevron Pacific Indonesia yang mengelola blok migas di Riau ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawannya dengan alasan harga minyak turun, hal itu bisa dicegah oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan tidak menyetujui rencana pemecatan massal tersebut, sebagai perwakilan negara yang melindungi tenaga kerja Indonesia di sektor hulu migas.

“Bayangkan nanti dalam sistem gross split di mana Negara tidak dapat lagi mengintervensi kebijakan yang akan diterapkan oleh KKKS terhadap pekerja di sektor hulu migas maka tidak akan ada lagi negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh SKK Migas, yang bisa mencegah niat kontraktor tersebut. Kemungkinan akan ada puluhan ribu pekerja di sektor hulu migas yang bisa dipecat sepihak tanpa perlindungan tangan negara,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, dikhawatirkan juga akan membuat kegaduhan baru di sektor hulu migas dan menjadi beban tambahan bagi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang belum lama menjabat. Hal ini dapat memperburuk kinerja Menteri ESDM.

Ichsan juga menjelaskan sejumlah kerugian lain bagi pekerja di sektor hulu migas jika menggunakan sistem gross split dalam kontrak bagi hasil:
1. Tidak ada kontrol negara terhadap jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing di KKKS.
2. Negara tidak lagi bisa mengintervensi kebijakan KKKS terkait status pekerja.
3. Pekerja tidak mendapat perlindungan dari negara yang selama ini fungsinya dilakukan oleh SKK Migas
4. Tidak ada pengawasan dan pengendalian terhadap standar kesejahteraan minimum yang harus dipenuhi investor
5. Proses pengurangan pekerja, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dilakukan secara legalistik tanpa pertimbangan lain seperti kepentingan nasional
6. Sulit menyatukan suara dalam proses tripatrit nasional terkait pemberlakuan regulasi ketenagakerjaan karena karakteristik pemberlakuan regulasi ketenagakerjaan karena karakteristik sektor migas yang berbeda dengan sektor lain.

Dengan hasi kajian terhada skema gross split yang ternyata banyak merugikan tenaga kerja Indonesia dibandingkan skema cost recovery, karena itulah KSPN menyatakan menolak pemberlakukan skema gross split dalam kontrak bagi hasil di sektor hulu migas.

“Kami tegaskan bahwa kami menolak pemberlakuan skema gross split karena hanya akan merugikan tenaga kerja Indonesia di sektor hulu migas,” tutup Ichsan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here