Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak Pemerintah untuk memberikan 100 persen Blok Corridor kepada PT Pertamina (Persero). Penyerahan pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan terminasi ini kepada Pertamina disebutnya sebagai amanat konstitusi

Blok Corridor di Sumatera Selatan ini akan terminasi pada 19 Desember 2023 mendatang. Namun, Pemerintah telah memberi isyarat akan tetap menyerahkan pengelolaannya kepada konktraktor esksisting, yakni Conoco Phillips Indonesia (COPI).

“Menurut informasi, keputusan pemberian kembali Blok Corridor kepada COPI akan diputuskan dalam waktu dekat. Sementara Pertamina hanya akan diberikan Participating Interest (PI) sebesar 30 persen,” ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar, Kamis (27/12).

Menurut Arie, pihak serikat pekerja sangat kecewa dan menyatakan seharusnya blok migas tersebut diberikan pada Pertamina, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33. Blok migas yang berada di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, itu dinilai sangat vital bagi Pertamina, utamanya untuk integrasi dengan Blok Rokan dan juga Kilang Dumai.

“Jika memang benar ada keputusan pemenangan kepada COPI tersebut, maka keputusan tersebut tidak sejalan dengan amanat hasil Judicial Review Permen 23 di MK, di mana Pertamina kembali diberikan prioritas utama untuk pengelolaan blok-blok terminasi,” tegasnya.

FSPPB menilai, diberikannya kembali blok migas tersebut kepada operator existing, yang telah menguasai blok tersebut selama kurang lebih 50 tahun, berpotensi akan merugikan negara dan memperlemah kedaulatan energi. Karena itulah, FSPPB meminta Pemerintah untuk mmberikan 100 persen Blok Corridor kepada Pertamina setelah habis masa kontraknya dengan COPI pada Desember 2023 mendatang.

“Kami minta Pemerintah mengedepankan penyerahan pengelolaan blok migas terminasi kepada Pertamina sebagaimana amanat konstitusi, khususnya blok yang memberikan value lebih besar bagi negara,” ujar Arie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here