Jakarta, Petrominer – Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo Subianto telah merilis sejumlah pernyataan ambisius mengenai transisi energi. Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) melihat berbagai target tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan membuat dan melaksanakan lima kebijakan konkret dalam empat tahun ke depan.
Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, mengatakan bahwa dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia bisa mencapai 100 persen energi terbarukan pada tahun 2035, demi mencapai Net Zero Emission (NZE) yang rencananya sepuluh tahun lebih cepat dari target tahun 2060. Terbaru, Presiden menyampaikan ambisi untuk membangun 100 gigawatt (GW) energi surya, sebagian besar akan dibangun di tingkat desa.
“Tahun pertama merupakan tahun visi yang memuat ambisi Prabowo mengenai transisi energi, seperti energi surya 100 GW. Dalam empat tahun ke depan, ambisi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan kebijakan dan kerja lintas Kementerian,” ungkap Tata, Senin (20/10).
Menurutnya, visi 100 GW energi surya sangat mungkin dilaksanakan. Misalnya, setiap desa akan memerlukan 1,5 hektar untuk membangun energi surya, sementata tanahnya masih bisa digunakan untuk pertanian atau agrovoltaic. Dalam empat tahun ke depan, paling tidak ada dua provinsi kunci harus menjadi pusat energi surya.
Energi surya juga dilihat sebagai opsi paling memungkinkan oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk mengurangi beban subsidi listrik, yang mencapai Rp 75,8 trilium di tahun 2024, atau 10,4 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mengembangkan sumber energi berkelanjutan.
Malahan, dalam dokumen kelistrikan nasional (RUPTL 2025-2034), energi surya menjadi satu energi terbarukan yang akan dikembangkan paling masif. Namun, pengembangan energi surya dengan target 17,1 GW tersebut akan diakselerasi setelah tahun 2029.
Tata menyebutkan, pengembangan energi surya harus dipercepat dengan ambisi 100 GW. Sebagai perbandingan, industri mobil listrik (EV) dinilai telah berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, beberapa manufaktur EV global sedang berproses membangun pabrik.
“Melihat EV, dengan insentif yang tepat, ternyata pasar dan industrinya berkembang cepat. Dengan insentif, industri dan konsumen merespons dan mempercepat transisi energi,” jelasnya.
Untuk mencapai ambisi 100 GW, Pemerintahan Prabowo harus menerapkan lima kebijakan.
Pertama, kebijakan dan insentif untuk mendorong agar harga energi surya lebih rendah dari energi batubara, antara lain dengan mencapai skala keekonomian. Sebagai contoh, dukungan kepada PLTSa baru-baru ini diberikan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 dan beberapankemudahan untuk menarik investor. Seperti peniadaan ketentuan denda atau penalti dan beban tipping fee, penyediaan lahan oleh pemerintah daerah tanpa biaya, hingga pembelian listrik dari PLTSa oleh PLN mencapai US$ 20 sen per kWh. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara ambisi Prabowo dengan kebijakan sektor energi yang baru-baru ini disahkan, seperti KEN, RUKN, dan RUPTL, yang saat ini belum sejalan.
Kedua, pembagian peran yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian. Ketiga, perbaikan tata kelola juga merupakan kunci untuk mewujudkan 100 GW tenaga surya. Keempat, pengembangan industri rantai pasok panel surya agar 100 GW tenaga surya berdampak secara optimal bagi penciptaan lapangan kerja.
Dan kelima, pendanaan untuk pembangkit surya yang tidak bisa mengandalkan APBN saat ini, tetapi memerlukan sumber pendanaan inovatif. Salah satu sumber pendanaan inovatif misalnya lewat peningkatan pungutan produksi batubara. Keuntungan Industri batubara berada di atas normal (supernormal profit) dan bernilai ribuan triliun.
Kajian SUSTAIN menunjukkan bahwa dengan menaikkan pungutan produksi batubara negara akan memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp 84,55 triliun hingga Rp 353.7 triliun per tahun.
“Dana ini bisa untuk memulai pembangunan pembangkit surya 100 GW. Dan ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut RUPTL 2025-2034, proyek PLTS sebesar 17 GW saja bisa menciptakan 348.057 peluang tenaga kerja,” tegas Tata.
Tinggalkan Balasan