Jakarta, Petrominer — Ekonom Faisal Basri kembali menegaskan bahwa rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk holding energi sebagai rencana yang dinilai tidak jelas. Alasannya, konsepnya tidak fokus pada bisnis inti masing-masing perusahaan, seperti rencana PT Pertamina (Persero) mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.
Seharusnya, usul Faisal, konsep holding energi yang baik itu dibagi menjadi beberapa kluster yaitu gas, listrik dan minyak. Khusus listrik dan gas itu dipegang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PGN.
“Dalam konsep itu, Pertagas dan Pertaniaga dijual saja ke PGN. Gas juga kita dorong untuk semua fungsi, pabrik, rumah tangga, transportasi dan industri,” ujar Faisal dalam Seminar Pra Munas ke-10 KAHMI dengan tema “Revisi UU BUMN untuk Reformasi Tata Kelola BUMN” di Jakarta, Kamis (8/6).
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa seharusnya Pertamina fokus pada memperkuat produksi minyak dan menaikkan cadangan. Salah satu caranya yaitu Saka Energi yang merupakan anak usaha PGN dijual ke Pertamina.
“Namun, konsep itu semua dibatalkan LIPI, sekarang Pertamina juga masuk ke listrik. Jadi saya rasa penataan UU ini tidak jelas,” tegasnya.
Oleh karena itu, Faisal mencurigai Pemerintah mempunyai rencana untuk membuat super holding seperti Temasek dan Hasanah. Namun, konteksnya juga berbeda.
“PGN harusnya dibiarkan mempercepat target energi mix ditambah juga sebagai upaya dalam penanggulangan gas buang,” paparnya.
Tinggalkan Balasan