Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan stimulus untuk meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan, sehingga akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Ini juga sebagai upaya membangkitkan kinerja industri otomotif, sebagai salah satu sektor yang terkena dampak signifikan pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun Anggaran 2021.

“Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM yang ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 20 tahun 2021,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (1/3).

Agus menjelaskan, kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM DTP harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal atau pembelian lokal (local purchase). Di antaranya pemenuhan jumlah penggunaan komponen dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor, paling sedikit 70 persen.

Kepmenperin ini menyebutkan ada 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal. Selain itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM sesuai beleid yang diundangkan pada 26 Februari 2021 tersebut.

Varian kendaraan tersebut berasal dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Perusahaan penerima manfaat wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan, dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembelian lokal, Kemenperin mengusulkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk mereka juga akan dihapus dari daftar kendaraan bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Agus optimistis, stimulus tersebut akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat. Penurunan harga ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor, serta meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021 atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019.

Kemenperin mencatat, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 pabrikan dengan didukung 1.500 industri komponen (tier 1,2, dan 3) dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Bahkan, sektor otomotif mampu menyumbang 10 persen terhadap PDB sektor industri, atau 25 persen terhadap PDB sektor industri apabila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama sembilan bulan, terhitung mulai Maret 2021 yang dibagi dalam tiga tahap. Pengurangan 100 persen untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25 persen untuk tiga bulan tahap ketiga.

“Implementasinya akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” jelas Agus.

Pembebasan sementara PPnBM DTP ini diberikan untuk segmen Sedan dan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc dan diproduksi di dalam negeri. Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih dari 91 persen pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri lebih dari 80 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here