Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu.

Sentul, Petrominer — Kepala Satuan Tugas Program Indonesia Terang (PIT), Said Didu, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Terang bukan menyaingi atau bahkan merebut peran PT PLN (Persero) sebagai badan usaha yang mengurusi kelistrikan nasional. PIT hanya akan menggarap proyek kelistrikan di wilayah yang tidak terjangkau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Rencananya, PIT akan menyasar wilayah-wilayah terpencil di mana PLN tidak hadir di wilayah tersebut. Berdasarkan data, ada 12.569 desa di seluruh Indonesia yang belum terjamah oleh PLN,” ujar Said Didu dalam acara diskusi menyoal Program Indonesiaa Terang, Jum’at (20/5).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyatakan, sebagai badan usaha, PLN sebelum masuk ke wilayah yang belum ada listriknya tentu akan memikirkan aspek ekonomisnya. Jika menurut PLN pelaksanaan di desa-desa itu tidak layak secara ekonomis, maka Pemerintah bias masuk lewat PIT.

Untuk itu, jelasnya, Pemerintah (Kementerian ESDM) dan PLN akan menandatangani kontrak pembagian wilayah tugas pengadaan listrik. Dengan begitu, program PLN dan PIT tidak akan bersinggungan.

“PLN telah menyediakan data wilayah yang tidak masuk dalam daftar ketersediaan listrik perusahaan pelat merah tersebut. Meskipun, PLN sendiri belum memastikan manajemen bersedia atau tidak menggarap listrik di desa-desa tersebut,” papar Said Didu.

Dia pun mengingatkan bahwa kesepakatan pembagian wilayah dalam pengadaan listrik antara PLN dengan PIT sangatlah penting. Pasalnya, ada potensi keduanya membangun proyek di wilayah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, kepastian pembagian wilayah penggarapan listrik ini sangat mempengaruhi keputusan investor swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam PIT.

Said Didu mencontohkan, jika investor swasta mengikuti PIT dan PLN juga masuk menggarap lokasi yang sama, maka investasi itu bisa merugi karena jangka waktu pengembalian modalnya bisa lebih lama. Tidak hanya itu, bahkan rasio pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR) bisa tidak menarik dibandingkan investasi lain.

Padahal, menurutnya, PIT akan sangat bergantung kepada investor swasta. Hal ini dikarenakan bebannya menjadi besar jika semata dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan hitung-hitungan sementara, setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 100 triliun untuk melancarkan program pemerintah ini. Karena itulah, Satgas PIT minta kejelasan PLN. Wilayah-wilayah apa saja yang mereka akan garap dan apa saja yang tidak dimasuki. Kalau pun sekarang PLN tidak tertarik, apakah ada kemungkinan di masa depan berminat menggarap desa-desa ini?

“Semakin PLN berminat, semakin cepat pula PIT bubar,” tegas Said Didu.

Jika kesepakatan tersebut selesai, pemerintah akan segera membuat peta wilayah kerja yang nantinya bisa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Sembari menanti kepastian PLN, Satgas PIT juga akan melakukan survei ke provinsi-provinsi di Indonesia Timur.

“Dalam dua minggu ke depan, kita akan lakukan survei di Maluku, Papua, dan Papua Barat dan diharapkan selesai dalam waktu secepatnya. Jika sudah ada kesepakatan dengan PLN dan ini (survei) selesai, kami harapkan investor swasta bisa masuk tahun 2017 mendatang dan mulai beroperasi di tahun 2020,” paparnya.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini, terdapat 82.190 desa yang tidak berlistrik di Indonesia. Di antaranya, 2.519 desa tanpa listrik di mana PLN belum hadir. PIT rencananya akan menyasar 12.569 desa sebagai wilayah prioritas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here