Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memperhatikan kendaraan yang ditampilkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD Tangerang, Banten, bulan Juli 2019 lalu.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri. Direalisasikan dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mobil Listrik oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Ini juga untuk memenuhi harapan para pelaku industri otomotif di Indonesia, yang segera merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.

“Sudah saya tandatangani hari Senin pagi,” kata Presiden di sela-sela acara di Gedung ASEAN, Jakarta, Kamis (8/8).

Presiden berharap, perpres ini bisa mendorong agar pelaku industri otomotif segera membangun industri mobil listrik di indonesia.

“Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di baterai dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan dan lain-lainya, semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului dalam membangun industri mobil listrik yang kompetitif,” tutur Presiden.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal. Pertama, Perpres mobil listrik. Di mana ada pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development, dan regulator.

Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 terkait sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi berbasis pada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya jalan. Karena saat ini, harga mobil listrik 40 persen lebih mahal dibandingkan mobil biasa,” ujar Airlangga.

Dalam revisi PP Nomor 41/2014, dimasukkan juga roadmap (peta jalan) mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. Dengan begitu, keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi.

Menurutnya, dalam Perpres Mobil Listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35 persen pada tahun 2023. Hal tersebut memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.

“Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40 persen TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada,” tegas Airlangga

Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik tanah air, pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.

Airlangga menyebutkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek), Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Setidaknya saat ini ada tiga principal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi di industri electric vehicle dalam negeri. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi tahun 2022,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Harjanto. Dia menyebutkan bahwa beberapa produsen otomotif sudah komitmen akan mulai memboyong kendaraan listriknya ke Indonesia. Misalnya, Toyota akan segera mempromosikan mobil listriknya untuk kendaraaan komersial di Indonesia.

Salah satu yang akan diboyong pabrikan Jepang tersebut adalah bus listrik. Sebagai pilot project Toyota di Indonesia, uji coba akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti kawasan pariwisata dan beberapa kota besar untuk digunakan sebagai angkutan umum. Yang terpenting, charging station harus disiapkan bersama insentif lainnya.

Menurut Harjanto, pembahasan lebih lanjut dari proyek mobil listrik Toyota akan kembali digelar pada Oktober 2019. Ini sebagai bagian upaya menjadikan kendaraan listrik populer di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here