Jakarta, Petrominer – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin, mengkritisi isi pidato Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan hari Minggu (20/10). Pasalnya, pada poin inovasi yang akan dilakukan, penguatan kemapanan penyediaan energi dan lingkungan hidup tidak disinggung. Ini disebutnya sebagai sebuah titik awal kelemahan pengelolaan negara.
“Saya melihat, bahwa pemerintah perlu ada konsentrasi lebih terkait masalah lingkungan dan energi ini. Kebakaran Hutan dan lahan, Subsidi BBM, anomali iklim, emisi karbon, yang berdampak pada persoalan pangan, kesehatan hingga kesejahteraan menjadi sangat perlu untuk menjadi perhatian,” kata Akmal, Selasa (22/10).
Apalagi, menurut legislator dari wilayah dapil Sulawesi Selatan II ini, sudah berpuluh tahun sejak reformasi, persoalan pangan dan energi menjadi isu utama di setiap awal tahun. Bergantinya presiden setelah Suharto lengser yang dilanjutkan Habibi, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintahannya selalu mengeluhkan beban subsidi energi menjadi persoalan pelik keuangan negara.
“Tahun 2019, realisasi subsidi energi per Agustus mencapai Rp 103 triliun, atau 46 Persen dari pagu APBN. Sedangkan subsidi non energi termasuk pangan pada APBN 2019 tercatat Rp 64,3 triliun. Namun semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sehingga stagnan pada angka 5 persen,” jelas Anggota Badan Anggaran DPR periode lalu ini.
Akmal juga membandingkan fokus APBN 2020 dengan fokus pidato Presiden. Keduanya ada lima fokus. Pada APBN 2020, fokusnya Pertama adalah peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Kedua, pengembangan infrastruktur. Ketiga, pemberian insentif perpajakan. Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa. Dan kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan.
Sedangkan fokus dalam pidato Presiden adalah pertama, pembangunan SDM. Kedua, infrastruktur. Ketiga, perundang-undangan disederhanakan. Keempat, penyederhanaan birokrasi, dan kelima adalah transformasi ekonomi.
“Ada beberapa kemiripan fokus pidato pelantikan dengan fokus APBN 2020. Namun saya berharap, Pemerintah lebih perhatian lagi pada masalah lingkungan dan energi. Pasalnya, Banggar DPR telah memotong anggaran subsidi energi jadi Rp 124,87 triliun di APBN 2020,” tegasnya.
Pembina Wilayah Sulawesi dari DPP PKS ini berharap, pemerintah periode ini mulai memikirkan masyarakat lebih detail dengan memperhatikan bagaimana daya belinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya sehingga berujung bagaimana kesejahteraannya. Pemerintah juga harus mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan dengan membangun peluang menampung bonus demografi rakyat Indonesia.
“Saya berharap, pemerintah mampu bergerak bukan saja berdasar pidato pelantikan saja untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi ada gejolak BBM mahal, pangan mahal, terganggunya rakyat dari kabut asap akibat kebakaran hutan, banjir longsor akibat perizinan yang serampangan dan berbagai hal yang membuat rakyat sengsara. Masyarakat perlu jaminan rasa aman hidup dengan mudah dalam pekerjaan, pendidikan dan kesehatannya. Semoga Pemerintah mampu menjalankannya. Selamat bekerja Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin,” tandas Akmal.
Tinggalkan Balasan