Jakkarta, Petrominer – Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, namun pemanfaatannya masih tertinggal akibat regulasi yang menghambat. Percepatan menuju target 100 gigawatt (GW) energi surya yang digagas Pemerintah akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan. Khususnya, melalui deregulasi dan insentif untuk pengembangan surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen.
Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyatakan skema surya atap (PLTS Atap) dan power wheeling diyakini bisa menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai target 100 GW energi surya dalam waktu singkat. Dengan kedua skema tersebut, Pemerintah tidak perlu membebani anggaran negara (APBN) maupun menambah utang.
“Partisipasi masyarakat dan sektor swasta bisa membantu pelaksanaan mega proyek 100 GW melalui pengembangan surya atap oleh rumah tangga dan pemanfaatan skema power wheeling pada industri,” ujar Lead Researcher SUSTAIN, Adila Isfandiari, Senin (13/4).
Menurut Adila, proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling. Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi.
Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, surya atap dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat. Dalam skema tersebut, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.
Hingga akhir 2025, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 MW. Sementara dominasi energi fosil masih sekitar 85 persen.
Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto minggu lalu, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini. Pasalnya, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan 1.025 MW per tahun dalam lima tahun terakhir.
“Padahal, percepatan pertumbuhan energi terbarukan diperlukan sebagai bagian untuk mewujudkan ketahanan energi, di tengah situasi global yang saat ini tidak menentu,” ujar Adila.
Selain itu, Pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R-2 dan R-3), yang berjumlah sekitar 2,88 juta pelanggan, semakin terdorong menggunakan energi surya.
“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” paparnya.
Kontribusi ini menunjukkan bahwa partisipasi pelanggan non-subsidi dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat penambahan kapasitas, sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.
