Jakarta, Petrominer – Indonesian Petroleum Association (IPA) bakal menggelar acara tahunan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) pada pertengahan Mei 2025 nanti. Memasuki tahun ke-50 ini, penyelenggaraan kali ini tidak hanya sebagai ajang kumpul para pelaku industri. Namun juga menjadi platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah, dan ketahanan energi nasional.
Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, mengatakan bahwa menjelang penyelenggaraan IPA Convex ke-50, para pelaku industri di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendukung agenda swasembada energi nasional. Mereka juga berperan besar dalam upaya penguatan kapasitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menentukan keberlanjutan sektor hulu migas dan pencapaian swasembada energi Indonesia ke depan,” ungkap Wajong dalam Media Briefing bertajuk “Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia,” Selasa (27/1).
Dia menegaskan bahwa sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah fase transisi energi.
“Industri hulu migas berada pada fase penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, sembari mendukung agenda transisi energi. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan,” ujar Wajong yang akrab disapa Bu Meti.
Program PPM
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, menyampaikan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi migas dan penerimaan negara.
Ada juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), hingga program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang pada akhirnya turut mendorong terciptanya multiplier effect bagi perekonomian.
“Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai efek berganda, mulai dari DBH hingga PPM yang berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas. Oleh karena itu, PPM harus dipahami sebagai bagian integral dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang,” ujar George.
Saat ini, menurutnya, SKK Migas tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM yang ada. Dari sebelumnya didominasi bantuan sesaat (berorientasi jangka pendek) menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang.
Transformasi ini diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PPM selama ini masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara jangka panjang.
“Berdasarkan kajian akademis, sebagian program PPM sebelumnya berorientasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan,” papar George.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Karena itu, SKK Migas mendorong PPM untuk menjadi bagian dari siklus operasi hulu migas yang sejajar dengan aspek teknis dan bisnis. Ini dilakukan dalam rangka memperkuat social license to operate dan mendukung keberlanjutan pasokan energi.
Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA), serta diperkuat dengan penambahan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini didukung oleh social and business mapping untuk memastikan agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 yang paling terdampak aktivitas hulu migas.
“Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah,” ungkap George.
Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri. Perusahaan dalam negeri kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan modal asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.
“KKKS secara aktif melakukan asesmen, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan pilot project bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya ini turut menciptakan multiplier effect ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Kenneth.
Tinggalkan Balasan