Kegiatan di lokasi tambang PT Bukit Asam Persero Tbk.

Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengelokaan Inspektur Tambang (IT) untuk menjamin kegiatan pertambangan diselenggarakan secara baik dan benar. Sebagai pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan secara independen, IT memiliki peran krusial.

“Pengelolaan IT itu mencakup rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karir, hingga pemberhentian dari jabatan,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik KESDM, Sujatmiko, Senin (20/6).

Sujatmiko menjelaskan, pasca-ditetapkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan IT menjadi kewenangan Pemerintah Pusat c.q KESDM.

Berdasarkan Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), lingkup pengawasan oleh IT meliputi teknis pertambangan, konservasi sumber daya minerba, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, serta penerapan teknologi pertambangan. IT diangkat oleh Menteri ESDM, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Saat ini, di seluruh Indonesia terdapat 166 pegawai negeri sipil (PNS) di sektor ESDM yang telah diangkat menjadi IT. Meliputi: 28 IT di Direktoral Jenderal (Ditjen) Minerba dan 138 IT di pemerintah daerah. PNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan IT mencapai 1.050 orang.

“Sesuai tugas dan fungsi organisasi, Kepala Inspektur Tambang adalah Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba,” paparnya.

Menurut Sujatmiko, total perusahaan tambang yang harus diawasi oleh IT mencapai 6.500 perusahaan. Dinamikanya amat tinggi. Apalagi saat ini terdapat 6.364 izin usaha pertambangan (IUP) yang clean and cleare (CNC), 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta 35 kontrak karya (KK) yang masih berlaku kontraknya.

“Kita masih kekurangan formasi IT sekitar 834-1.134 orang. Dengan asumsi rasio ideal IT dan perusahaan yang diawasi antara 1:7 hingga 1:5 (tergantung kondisi geografi dan aksesibilitas), maka secara nasional kita membutuhkan 1.000-1.300 IT,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KESDM telah melakukan koordinasi jajak-minat dengan pemerintah daerah. Hasilnya, tak kurang dari 728 PNS di daerah sudah menyatakan minatnya untuk menjadi IT di KESDM.

“Program penguatan IT juga didukung dana yang memadai. Mulai tahun 2017, anggaran total untuk kegiatan operasional dan gaji dari 1.300 IT diperkirakan mencapai Rp 230 miliar,” ujar Sujatmiko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here