Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) menolak rencana Pemerintah untuk membentuk PT Pertamina International Shipping. Anak usaha baru PT Pertamina (Persero) ini nantinya ditugasi sebagai alat menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum SP FKPPA, Sofyani Faishol, seharusnya Pemerintah tidak perlu membentuk anak usaha baru di bidang perkapalan. Pasalnya, Pertamina sudah mempunyai anak usaha di sektor shipping yaitu PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).
“Rencana itu jelas akan mematikan usaha PTK yang sudah 55 tahun berdiri. Bahkan akan mengancam cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan poros maritim dunia yang harusnya bisa menjadikan Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di sektor shipping kelas dunia,” ujar Sofyani dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (27/12).
Dia berharap rencana pembentukan anak usaha shipping itu agar dibatalkan dan kembali memperkuat anak usaha yang sudah ada. Apalagi, menurut Sofyani, dengan mengembalikan Pertamina Shipping menjadi satu direktorat justru akan mengefektifkan kinerja pelayaran dan menjadikan PTK semakin kuat.
“Serikat pekerja FKPPA tidak alergi tidak selalu defense terhadap anak usaha. Tapi ada yang janggal dalam pembentukannya, Pertamina sudah ada anak usaha pelayaran shipping PTK. Dalih Direksi pembentukan yang baru ini untuk berbisnis dalam hal pencapaian BBM impor,” tuturnya.
Sofyani mengungkapkan, pihaknya mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran direksinya yang terus saja berupaya merecoki bisnis dan usaha Pertamina.
Alasannya, pembentukan anak usaha yang baru itu tidak lepas dari andil Kementerian BUMN. Selain itu, Menteri BUMN juga didesak ntuk menghentikan proses pembentukan anak usaha perkapalan sebelum Pertamina Shipping dijadikan salah satu Direktorat.
Sofyani menegaskan, apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka dipastikan SP FKPPA akan melakukan sejumlah aksi yang nantinya pasti akan mengganggu operasional dan usaha distribusi maupun pengadaan BBM.
Pemerintah dan direksi Pertamina diharapkan dapat lebih difensif dalam mensikapi upaya asing atau pihak tertentu yang ingin menguasai Pertamina. “Apabila setelah dua minggu setelah keluar pernyataan ini tidak ada tanggapan, kami akan adakan aksi besar-besaran, doa bersama yang pasti akan menganggu operasional,” tandas Sofyani.
