Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri.

Jakarta, Petrominer — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengkritisi rencana pembentukan BUMN holding energi. Alasannya, masih banyak irisan fungsi dan tugas antara sejumlah perusahaan pelat merah khususnya yang fokus di bidang migas.

FSPBB mengakui pembentukkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding energi bisa menjadi katalis positif untuk mendukung usaha pemerintah memperbaiki pengelolaan migas nasional. Namun, ditegaskan bahwa usulan ini masih menjadi pro-kontra di lapangan.

“Adanya holding berarti ada penggabungan. Nah ini yang akan menjadi hambatan terkait sejumlah irisan tugas dan fungsi. Kalau tidak dikaji lebih lanjut justru berpotensi membuat adanya ketidakefisienan,” kata Presiden FSPPB‎, Noviardi, Selasa (24/5).

Dalam rencana pembentukan holding energy yang digagas pemerintah itu, PT Pertamina (Persero) akan ditunjuk menjadi induk dari holding BUMN energi. Sementara PT PGN (Persero) Tbk menjadi anak usaha yang berada di bawah Pertamina.

Meski memiliki tujuan yang baik, FSPPB menyarankan, kajian penggabungan perusahaan pelat merah sektor energy ke holding BUMN energi di‎siapkan secara matang. Pasalnya, saat ini, PGN tidak sepenuhnya dimiliki pemerintah atau hampir separuhnya dikuasai publik.

Kondisi itu tetap membuat pemerintah tak leluasa dalam mengambil keputusan, utamanya yang berkaitan dengan program strategis dan berskala nasional.

“Di PGN ada saham publik. Otomatis ini tidak mudah dan akan ada pertimbangan. Kalau BUMN murni tentu mudah,” tutur Noviardi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here