Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jakarta, Petrominer — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) minta agar program pembangunan pembangkit listrik dioptimalkan. Pasalnya, tingkat elektrifikasi di Indonesia masih rendah dibandingkan negara di Asia lainnya.

Untuk menopangnya, Wapres pun minta untuk lebih memprioritaslam pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru terbarukan (renewable energy), yaitu energi panasbumi. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan energi panasbumi yang sangat besar namun belum dimanfaatkan sepenuhnya.

“Kita ingin suatu negeri yang maju tapi bersih dan hidupnya lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya mengharapkan energi panasbumi menjadi bagian yang prioritas,” kata JK saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-4 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/8).

Kenapa lebih mengutamakan energy baru terbarukan? Alasannya, jelas JK, energi fosil sudah sangat sulit ditemukan dan sudah mulai ditinggalkan karena menyebabkan kotornya lingkungan. Dengan begitu, energi baru terbarukan diharapkan mampu menjadi solusi.

Ditambah lagi, hingga tahun 2025 mendatang, Pemerintah telah memasang target pemanfaatan energi baru dan terbarukan mencapai 25 persen. Dengan skema pemanfaatan energi, 50 persen energi fosil, 25 persen energi gas dan 25 persen energi baru terbarukan.

“Saya harapkan agar semuanya dipercepat. Waktu sisa tiga tahun kabinet ini. Jadi semuanya harus dipercepat, disegerakan dan dengan standar-standar yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, JK mengakui pemanfaatan energi panasbumi ataupun energi air memiliki kekhususan dan mahal. Dalam artian, tidak selamanya 100 persen berhasil sehingga harus ada penanganan yang lebih khusus.

Potensi Besar

Dorongan memanfaatkan energi panas bumi, dirasa perlu karena melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia, yaitu mencapai 30 gigawatt (GW) yang baru akan dirasakan manfaatnya sebesar 1,5 GW.

Meski begitu, ungkap JK, Pemerintah telah memasang target pemanfaatan energi panasbumi untuk menghasilkan listrik sebesar 7.000 MW hingga tahun 2025 mendatang.

“Dengan target 7 ribu MW, sementara yang sudah tersedia 1.500 MW, artinya setiap tahun harus dibangun setidaknya pembangkit denan kapasitas 500 MW,” ungkapnya.

Untuk mewujudkannya, JK meminta dukungan perusahaan swasta disamping tentunya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan dukungan dari kementeriannya untuk memanfaatkan panasbumi sebagai sumber energi penghasil listrik di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia mencanangkan tiga kebijakan untuk meningkatkan pengembangan panas bumi. Pertama, penugasan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan tujuan, mempercepat pengembangan.

Kedua, menyusun harga listrik bumi dengan skema fix price (harga pasti) atau tanpa negosiasi harga. Ketiga, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi kepada pemenang tender sehingga pengembang sekaligus melakukan eksplorasi saat survei telah selesai dilakukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here