Fasilitas penerima gas bumi dari PGN di pabrik infus PT Emjebe Pharma di Pasuruan, Jawa Timur.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan hanya ada dua opsi sebagai solusi menurunkan harga gas untuk industri di dalam negeri. Kini, kedua opsi tersebut tengah dievaluasi dan diharapkan harga gas industri sebesar US$ 6 per mmbtu sudah dapat diimplementasikan akhir Maret 2020 nanti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan tiga opsi untuk menurunkan harga gas industri. Pertama, mengurangi porsi Pemerintah dari kegiatan operasi migas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar US$ 2,2 per mmbtu. Kedua, mewajibkan KKKS memasok gas untuk domestic market obligation (DMO), Dan ketiga, membebaskan industri di dalam negeri untuk melakukan impor gas.

“Dari 3 alternatif ini, kita ambil poin satu dan dua untuk kita evaluasi. Bagaimana pelaksanaannya bisa gabungan,” ujar Arifin, Jum’at (10/1).

Dia menegaskan bahwa DMO gas penting karena bisa menghambat impor. Sementara penurunan porsi Pemerintah memang harus ada yang disesuaikan dan juga penting dilakukan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan opsi ketiga yaitu membebaskan impor gas bagi industri tidak dipilih karena berdampak pada defisit neraca berjalan (current account).

“Impor ini (jika dipilih) kita akan menghadapi masalah lain yaitu defisit current account. Kalau current account kita meningkat terus defisitnya, akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Ini kita tidak mengharapkan (terjadi),” tegas Arifin.

Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah tengah melakukan pemetaan, perhitungan biaya serta tata kelola gas. Dengan demikian, nantinya dapat dihasilkan keuntungan yang wajar bagi pengusaha, harga yang kompetitif serta sekaligus mendorong produksi nasional.

“Kita melakukan pemetaan-pemetaan dulu saat ini, di mana sumber-sumber gas itu, bagaimana cost-nya, bagaimana tata kelola gasnya dan kemudian kita lihat bagaimana cost-cost itu bisa disesuaikan. Intinya adalah keuntungan wajar bagi pengusaha dan Pemerintah juga bisa mendapatkan gas yang kompetitif sehingga bisa mendorong produksi industri nasional agar lebih efisien dalam memproduksi barangnya dan dapat bersaing di pasar internasional,” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, menyatakan bahwa Pemerintah telah meminta PT PGN untuk menyerap LNG sisa produksi KKKS, sebelum dijual di pasar spot. Saat ini, subholding migas itu tengah melakukan penghitungan kemampuannya untuk membeli alokasi tersebut sehingga harga di konsumen bisa menjadi US$ 6 per mmbtu.

“Kita minta PGN untuk membeli, dia lagi mengihitung berapa kemampuan beli sehingga harga di konsumen akhir bisa US$ 6 per mmbtu. Kan, PGN punya infrastruktur midstream, punya pipa, punya regasifikasi gas. PGN juga punya pipa transmisi dan distribusi. Nah berapa biaya itu, sampai profit juga ada. Ini sedang dihitung,” ungkap Djoko.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here