Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), bersama Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (kiri), saat meninjau salah satu kendaraan listrik roda empat yang ditampikan pada Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 di Jakarta.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tanah air. Sederet upaya pun telah dilakukan. Mulai dari penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistemnya.

“Indonesia telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (14/7).

Agus menegaskan bahwa industri alat transportasi menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Beragam program pun telah disusun untuk mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam industri EV. Antara lain menciptakan ekosistem EV dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yang terdiri atas produsen, produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur seperti charging station.

Pemerintah juga telah menetapkan roadmap pengembangan EV hingga tahun 2030. Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua mencapai 2,45 juta unit. Dalam roadmap tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit.

“Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan 1,1 juta ton untuk roda dua,” ungkapnya.

Selanjutnya untuk mempercepat popularisasi penggunaan EV, Pemerintah akan menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian EV di instansi pemerintahan. Berbagai insentif fiskal dan non-fiskal pun telah disiapkan bagi para konsumen EV. Seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM 0 persen melalui Peraturan Pemerintah No 74/2021, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) 0 persen untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 3/2020.

Kemudian BBN-KB sebesar 10 persen untuk mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di Provinsi Jawa Barat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 9/2019. Uang muka minimum 0 persen dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020. Ada juga diskon penyambungan dan penambahan daya listrik bagi pemilik kendaraan listrik, dan lain sebagainya.

Produsen EV juga dapat memanfaatkan berbagai keuntungan seperti Tax Holiday, Mini Tax Holiday melalui Undang-undang 25/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK 130/2020), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7/2020, tax allowance (PP 18/2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018), Pembebasan Bea Masuk (PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Super Tax Deduction untuk kegiatan R&D (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020)

“Hal ini merupakan fasilitas yang diberikan dalam rangka mendorong industrialisasi EV,” ujar Agus.

Menurutnya, salah satu hasil dari pertemuan antara Kementerian Perindustrian dengan para prinsipal industri otomotif di Jepang pada Maret 2021 lalu adalah tercapainya komitmen investasi baru dari Toyota Motor Corporation Rp 28,3 triliun pada tahun 2024.

Selanjutnya, Honda Motor Company berkomitmen investasi Rp 5,2 triliun hingga tahun 2024, Suzuki Motor Corporation Rp 1,2 triliun dan Mitsubishi Motor Corporation Rp 11,2 triliun sampai tahun 2024.

“Ini menunjukan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan utama investor dalam pengembangan industri kendaraan bermotor,” papar Agus.

Dia menambahkan, baterai akan menjadi komponen paling penting dalam EV yang mewakili 35 persen dari biaya pembuatannya. Dalam hal ini, sektor manufaktur Indonesia memiliki keunggulan untuk memproduksi baterai yang terbuat dari Baterai Lithium Ion berbasis nikel.

“Indonesia memiliki sumber daya berupa cadangan nikel terbesar secara global,” ujar Menperin.

Saat ini, ada sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Selain itu, ada lima perusahaan penyedia bahan baku baterai terdiri atas nikel murni, kobalt murni, ferro nikel, endapan hidroksida campuran, dan lain-lain. Kemudian, ada juga empat perusahaan adalah produsen baterai.

“Dengan demikian, Indonesia mampu mendukung rantai pasokan baterai untuk kendaraan listrik mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, manufaktur EV, hingga daur ulang EV,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here