Jakarta, Petrominer – Para pemegang wilayah usaha listrik kini tidak perlu menunggu lama lagi untuk memastikan investasinya kembali. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igantius Jonan, telah menandatangani sebuah peraturan yang mengatur dan menetapkan besaran tarif listrik di suatu wilayah usaha.

Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik. Kebijakan baru ini bisa dipakai sebagai pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik yang dibayar konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Permen ESDM ini diterbitkan karena dilatar belakangi keberadaan sekitar 50 Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL) di luar PT PLN (Persero), namun hanya beberapa Wilayah Usaha yang telah memiliki penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi akibat Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan tarif tenaga listrik karena harus mendapatkan persetujuan DPRD. Sebagai contoh di Kawasan Industri Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

“Pasalnya, penetapan tarif listrik oleh Gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang membutuhkan waktu lama dan proses panjang,” ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Petrominer, Selasa (4/12).

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 5 dan Pasal 34, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Sebagai upaya menindaklanjuti amanat UU tersebut sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, Permen 47 tahun 2018 lahir dengan pokok-pokok pengaturan meliputi: Pemegang IUPTL dapat menerapkan tarif tenaga listrik sementara apabila dalam jangka waktu tiga bulan DPR atau DPRD belum memberi persetujuan dengan menggunakan tarif tenaga listrik PLN atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi.

Agug menjelaskan, tarif tenaga listrik sementara tersebut berlaku paling lama enam bulan. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu enam bulan, DPRD belum memberikan persetujuan, Gubernur bisa menetapkan tarif tenaga listrik dengan mengacu pada tarif tenaga listrik PLN atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan DPRD sebelumnya. Dalam hal permohonan penetapan tarif tenaga listrik perubahan dalam jangka waktu tiga bulan, DPR atau DPRD belum memberikan persetujuan, tarif tenaga listrik sebelumnya tetap berlaku.

Di sisi lain, Peraturan Menteri ini juga mengatur kondisi apabila Gubernur tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik, Menteri ESDM dapat menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini berlaku setelah Gubernur mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM.

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meninjau ulang tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan, dan dapat ditetapkan setelah memperoleh persetujuan DPR atau DPRD,” jelasnya.

Melalui Permen 47 Tahun 2018 ini, Agung berharap proses bisnis penyediaan tenaga listrik yang selama ini dianggap lamban oleh pelaku usaha dapat diminimalisir. Kelambanan proses itu diduga karena faktor belum adanya kejelasan terkait prosedur pengusulan dan penetapan tarif tenaga listrik bagi tenant pemegang wilayah usaha di Wilayah Usahanya (Khususnya Kawasan Industri), yang tentunya ini mengakibatkan terhambatnya percepatan investasi.

“Melalui Permen 47 Tahun 2018 ini, diharapkan proses bisnis penyediaan tenaga listrik dapat diminimalisir. Dengan begitu, berkuranglah masalah yang bisa mengakibatkan terhambatnya percepatan investasi,” ujar Agung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here