Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, menunjuk Firma Hukum Sihaloho & Co sebagai kuasa hukum untuk menggugat Menteri BUMN dan Direksi Pertamina.

Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggugat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direksi PT Pertamina (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua pihak dianggap telah mengeluarkan keputusan sepihak sehingga merugikan Pekerja dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.

Kepala Bidang Media FSPPB, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebutkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri BUMN dan Direksi Pertamina itu telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pendaftaran Online (e-court), Senin siang. FSPPB, yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, menunjuk Firma Hukum Sihaloho & Co sebagai kuasa hukum.

“FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina,” ujar Marcellus, Senin (20/7).

Dia menjelaskan, pada Juni 2020 lalu, Menteri BUMN menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pertamina. Hal itu diikuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Struktur Organisasi Dasar Pertamina (Persero), yang ditandai dengan pembentukan lima Subholding Pertamina.

Menurut Marcellus, sebagai perwakilan seluruh Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, FSPPB tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Padahal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan karyawan, yang diwakili Serikat Pekerja, sebagaimana diatur hukum dan perundangan-undangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus Bidang Hubungan Industrial dan Hukum FSPPB, Dedi Ismanto. Menurut Dedi, Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina di atas telah merugikan pekerja karena jabatan, hak, kewajiban dan status kepegawaian yang berubah. Selain itu, keputusan itu juga telah mengakibatkan peralihan keuangan dan aset-aset negara, yang sebelumnya dikuasai Pertamina (Persero) berubah kedudukannya menjadi dikuasai anak-anak perusahaan Pertamina (Subholding).

“Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah anak-anak perusahaan Pertamina itu akan diprivatisasi atau denasionalisasi dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Dedi menjelaskan, jika semua skenario Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina itu berjalan, maka negara akan berbagi kekuasaan dengan swasta, termasuk investor asing, dalam seluruh rantai usaha Pertamina. Mulai dari hulu, pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga pasar keuangan. Dalam hal ini, kedaulatan energi nasional dipertaruhkan.

Sementara Kuasa Hukum FSPPB, Janses Sihaloho dari Firma Hukum Sihaloho & Co, menjelaskan bahwa privatisasi Subholding Pertamina jelas sangat berdampak bagi masyarakat luas. Penentuan harga BBM dan LPG misalnya, tidak lagi akan mempertimbangkan daya beli masyarakat luas.

“Karena status kepemilikannya sudah berubah, kebijakan tidak lagi murni ditentukan negara. Pasti akan dipengaruhi kepentingan pemegang saham lainnya, termasuk investor asing,” kata Janses.

Menurutnya, proses privatisasi Subholding Pertamina yang diawali dengan Keputusan Menteri BUMN dan Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Struktur Organisasi Dasar PT. Pertamina (Persero) ditengarai kuat memanfaatkan celah hukum pada pasal 77 UU BUMN. Pasal tersebut secara tegas melarang induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) tertentu, termasuk Pertamina, untuk diprivatisasi.

Namun, terhadap anak Perusahaan Persero BUMN, pasal itu memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang untuk diprivatisasi. Karena itu, Rabu (15/7) lalu, FSPPB telah mengajukan uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN ke mahkamah Konstitusi.

Terkait hal ini, FSPPB menghimbau, sekalipun Pasal 77 UU BUMN memiliki celah hukum, sudah seharusnya para pengambil keputusan di negara ini tidak memanfaatkannya untuk swastanisasi BUMN yang mengusai hajat hidup orang banyak.

“Sudah seharusnya, kita semua, apalagi pejabat negara, ikut menjaga kedaulatan energi nasional demi anak cucu. Bukan justru memanfaatkan celah-celah hukum demi kepentingan tertentu,” tegas Marcellus.

4 KOMENTAR

  1. Terlepas dari materi yg akan diajukan Sptnya Penggugat tdk memiliki legal standing dlm gugatan tsb…dlm kspasitas sbg apa.shg bs melakukan gugatan..

  2. Kalau ada kekhawatiran atas kebijakan suatu BUMN, maka pekerjanya secara individu dan/atau Serikat Pekerjanya punya legal standing untuk gugat dan uji materi kebijakan pemerintah. Kelompok masy yg punya keperdulian ttg energi dan tambang serta kekayaan negara punya legal standing juga…..sy akan dukung dan siap bantu argumen gugatannya. Kebetulan sy mengajar bidang tambang dan migas…. my contact : bahariabbas@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here