Lokasi WK Anambas di offshore Natuna, Kepulauan Riau.

Jakarta, Petrominer – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menyaksikan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Gross Split untuk Wilayah Kerja (WK) Anambas, Senin (10/6). Kontrak tersebut ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

WK Anambas berlokasi di lautan Kepulauan Riau. Ini merupakan wilayah kerja migas yang dilelang melalui Lelang Reguler Tahap I Tahun 2019 periode Februari – April 2019 dan diumumkan pemenangnya pada tanggal 7 Mei 2019. Dengan menggunakan pola Kontrak Bagi Hasil Gross Split, WK Anambas berjangka waktu 30 tahun.

Di WK Anambas ini, Konsorsium Kufpec Indonesia (Anambas) B.V. selaku KKKS teah menyampaikan Komitmen Pasti Eksplorasi 3 Tahun Pertama: G & G; License purchase dan reprocessing data 3D 600 km2; dan 1 sumur eksplorasi dengan total investasi senilai US$ 35.200.000; dan Bonus Tanda Tangan sebesar US$ 2.500.000.

Dengan ditandatanganinya kontrak WK Anambas ini, hingga saat ini terdapat 42 blok migas yang menggunakan skema Gross Split. Dengan rincian, blok hasil lelang sebanyak 16 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak 5 blok.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka Kontraktor akan mendapatkan insentif pajak tidak langsung antara lain dibebaskan dari pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang yang diimpor dalam rangka Operasi Minyak dan Gas Bumi, serta mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen sampai dengan dimulainya produksi komersial.

Selain insentif tersebut di atas, mengingat resiko dan modal investasi ditanggung oleh Kontraktor, maka dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi masih terdapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun.

Melalui Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM No.8 Tahun 2017, apabila diperlukan, Menteri dapat memberikan tambahan split untuk membantu komersialisasi wilayah kerja pada saat POD untuk suatu tingkat keekonomian tertentu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here