PLTA Rajamandala di Cianjur, Jawa Barat.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, merevisi regulasi mengenai pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk penyediaan tenaga listrik. Revisi ini diharapkan bisa meningkatkan nilai keekonomian dari pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

Kebijakan baru tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 4 Tahun 2020. Regulasi baru ini merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 50 2017 tentang pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

“Untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan bagi kepentingan ketenagalistrikan nasional, Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 telah diubah untuk kedua kalinya melalui Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020 dan telah diundangkan dengan Berita Negara nomor 171 tahun 2020 tanggal 26 Pebruari 2020 lalu,” ujar Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Harris, Selasa (24/3).

Menurut Harris, Kementerian ESDM terus menyempurnakan regulasi untuk meningkatkan nilai keekonomian dari hasil pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Salah satunya adalah merubah skema pendanaan proyek pembangkit dari BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) menjadi BOO (Build, Own, Operate).

Seperti diketahui, skema BOOT memungkinkan terjadinya penyerahan aset pembangkit ke PT PLN (Persero). Akibatnya, produsen listrik swasta (Independent Power Producer//IPP) seringkali terkendala aspek pendanaan dianggap tidak bankable.

“Revisi ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa hambatan yang ada dan membuat proyek energi terbarukan di Indonesia akan semakin bankable,” ungkapnya.

Direktorat Jenderal EBTKE, selaku unit pemrakarsa peraturan, berencana menggelar forum Morning Talk pekan lalu, untuk berbagi informasi terkait peraturan yang baru diluncurkan tersebut. Namun, melihat situasi yang kurang kondusif dan sebagai tindakan pencegahan serta antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19), kegiatan tersebut urung dilaksanakan.

Meski begitu, stakeholder dan media dapat menghubungi Ditjen EBTKE secara langsung jika ada pertanyaan atau informasi terkait peraturan tersebut.

“Jika ada pertanyaan atau informasi yang ingin diajukan terkait peraturan ini, dapat menghubungi kami dalam berbagai kanal layanan yang EBTKE miliki, sehingga dapat kami respon dan dapat segera publikasikan apa saja yang menjadi pertanyaan publik dalam bentuk dokumen FAQ (Frequently Ask Questions),” kata Harris.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada lima poin pokok dalam perubahan kedua Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017.

Pertama, terbuka opsi penunjukan langsung dalam proses pembelian. Namun dengan beberapa syarat, yakni darurat penyediaan listrik setempat, excess power, penambahan kapasitas pembangkitan, hanya terdapat satu calon penyedia, atau PLTA yang telah memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah.

Kedua, skema kerja sama menjadi BOO. Sejak terbitnya Permen 4/2020, skema kerja sama dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) sesuai kesepakatan para pihak dengan mengacu pada ketentuan hukum pertanahan. Sedangkan PJBL yang ditandatangani sebelum Permen 4/2020 yang masih menggunakan skema BOOT dapat disesuaikan menjadi BOO.

Ketiga, pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) waduk/irigasi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan dengan penunjukan langsung melalui penugasan.

Keempat, terkait penugasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pembelian tenaga listrik dari PLTSa di daerah dilakukan berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PPL yang telah ditetapkan sebagai pengembang PLTSa oleh Pemerintah Daerah. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi PLTSa di 12 kota yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2018.

Kelima, ketentuan mengenai penugasan pembelian tenaga listrik kepada PLN untuk pembangkit EBT yang pendanaannya dari hibah. Para pimpinan Instansi/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik pada pembangkit EBT yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari hibah/Pemerintah, selain APBN Kementerian ESDM.

“Terkait pengaturan harga listrik EBT dalam bentuk Peraturan Presiden, kami masih terus memproses dan dalam pembahasan lebih lanjut,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here