Jakarta, Petrominer — Rencana pencaplokan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero) berakibat buruk terhadap iklim investasi tanah air. Rencana yang bermula dari Kementerian BUMN itu telah membuat investor panasbumi menjadi tidak nyaman.

Demikian disampaikan praktisi hukum Yogyakarta, Muh. Yusron Rusdiyono, ketika dihubungi Senin (15/8).

Itulah sebabnya Yusron mengusulkan, agar Menteri BUMN dan jajarannya bisa berkomunikasi dengan Menteri ESDM selaku regulator bidang energi, khususnya panasbumi. Menurutnya, kebijakan seharusnya terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian terkait sehingga investor tidak bingung dan takut.

“Kasihan PGE dan PLN. Mereka jadi lelah, habis energi dan biaya untuk ngurusin niatan akuisisi yang nggak jelas ujung pangkalnya. Biarkan mereka fokus, nggak usah direcokin,” papar Yusron.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir, membenarkan rencana akuisisi tersebut. Menurut Sofyan, rencana itu berasal dari Kementerian BUMN dan merupakan penugasan atau perintah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sementara menurut Rini, akuisisi itu harus dilakukan untuk mendorong pengembangan panasbumi supaya bergerak lebih cepat.

Yusron menduga, tujuan dari akuisisi adalah agar PLN dapat mengontrol harga. Sebab, selama ini, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu dan PLN memang tidak “akur” terkait harga panasbumi.

“Nggak ada lagi alasan selain harga. Kalau alasan pendanaan, yang akan mendanai PGE antre kok. Lha wong PGE sampai nolak-nolak,” tegasnya.

Dalam konteks itu, Yusron menegaskan, seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab mengenai persoalan harga. Apalagi, menurut regulasi, kebijakan penetapan harga merupakan domain pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah jangan melemparkan tanggung jawab penyelesaian harga panasbumi kepada korporasi.

Itu sebabnya sulit dimengerti, mengapa PLN sangat bernafsu mengambil alih PGE. Karena akan lebih baik, jika dana tersebut dipakai untuk eksplorasi di wilayah kerja panasbumi (WKP) milik PLN saat ini atau WKP baru lain yang masih belum ada pemiliknya.

“Panasbumi tidak seperti pabrik. Hari ini ada kucuran dana untuk nambah mesin, trus simsalabim produksi bertambah. Tidak seperti itu. Butuh tahapan dan waktu, paling tidak 6–8 tahun, baru bisa produksi listrik. Jadi kalau niatnya percepatan, suruh saja PLN menggunakan uangnya buat explore WKP–WKP baru,” lanjut Yusron.

Dia memperingatkan, jika PLN tetap memaksakan untuk mengakuisisi PGE, maka akan menghancurkan industri panasbumi itu sendiri. Yusron mencontohkan, jika selama ini konsep akuisisi PLN terhadap PGE adalah 1 + 1 = 3, maka dalam praktik, justru bisa menjadi minus 12. Sebab, PGE akan potensial kehilangan 12 WKP eksisting yang dikelolanya. Hal ini terjadi, karena sesuai Pasal 7 ayat (2) PP No. 31 Tahun 2003, maka pengusahaan panasbumi diamanatkan kepada anak perusahaan Pertamina itu.

“Kalau PLN mengambil alih PGE, apakah PGE masih bisa disebut anak perusahaan Pertamina? Kalau ini terjadi, maka WKP eksisting PGE akan jadi objek bancakan banyak pihak. Atau memang ini skenarionya?“ kata Yusron.

Kekhawatiran bahwa akusisi akan mematikan industri panasbumi juga pernah disampaikan oleh Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia, Abadi Poernomo. Menurut Abadi, industri panasbumi sudah bersusah payah mengembangkan sector ini.

“Tetapi jika akuisisi benar-benar terealisasi, maka akan mematikan itu semua,” kata Abadi.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan acara IIGCE 2016 minggu lalu meminta agar PLN fokus pada pembangunan transmisi. Dengan begitu, pembangkit listrik yang sudah sudah beroperasi (Commercial Operation Date/COD) bisa langsung dibayar. Wapres JK mengingatkan bahwa panasbumi geothermal ada risiko kegagalan yang harus diperhitungkan, sama seperti di migas, sehingga kompetensinya ada di Pertamina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here